Terungkapnya kasus perdagangan orang (TPPO) dengan modus magang ke Jerman menjadi sorotan yang mendalam terhadap lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap mahasiswa magang. Kasus ini tidak hanya mencerminkan kerentanan sistem pengawasan, tetapi juga mengekspos kerentanan mahasiswa dan calon pekerja terhadap janji palsu gaji tinggi dan kesempatan kerja yang menjanjikan.
Modus magang ke Jerman ini, meskipun baru, telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan korban. Dengan diiming-imingi janji manis, para korban malah mendapati diri mereka dipaksa bekerja tanpa gaji, bahkan mengalami pelecehan seksual. Kejadian ini menggambarkan betapa rapuhnya perlindungan bagi pekerja migran, khususnya dalam konteks program magang.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengawasan dari pihak berwenang, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas program magang ke luar negeri, Kemendikbud Ristek diharapkan dapat meningkatkan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.
Kritik juga disampaikan oleh Komnas HAM, yang menyoroti kurangnya efektivitas pengawasan Kemendikbud Ristek. Perbaikan sistem dan regulasi terkait program magang ke luar negeri menjadi sangat mendesak untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap calon pekerja migran.
Langkah yang diambil pemerintah tidak boleh sebatas pada perbaikan pengawasan internal, tetapi juga melibatkan koordinasi yang lebih erat dengan LSM dan organisasi internasional. Edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih waspada terhadap bahaya TPPO dan modus-modus yang digunakan oleh para pelaku.
Dengan lebih dari 1.000 mahasiswa menjadi korban dalam kasus ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan serius untuk memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran. Langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan melindungi hak-hak calon pekerja migran.
Terkait hal ini, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah. Dengan demikian, keselamatan dan kesejahteraan para mahasiswa dan calon pekerja migran dapat dijamin dengan lebih baik di masa depan.
Kasus TPPO dengan modus magang ke Jerman ini harus menjadi pemicu bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam memperkuat sistem pengawasan dan edukasi terkait program magang ke luar negeri. Jangan biarkan korban terus bertambah, dan jangan biarkan janji-janji palsu merusak mimpi mereka untuk bekerja di luar negeri dengan layak dan aman.
