Kalawaca.com – Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Erika Retnowati, menyerukan partisipasi aktif masyarakat. Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara “Kongkow ber-Energi: Hilir Migas on Duty” yang diadakan di Jakarta (8/5/2024).
Erika menekankan bahwa BBM bersubsidi ditujukan untuk kelompok tertentu dan bukan untuk konsumsi umum. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan kepada BPH Migas jika menemukan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
“Jadi kalau misalkan teman-teman sedang ada di SPBU dan melihat hal-hal mencurigakan, teman-teman bisa langsung laporkan ke BPH Migas ke nomor kami. Teman-teman bisa ikut mengawasi BBM bersubsidi karena sekali lagi tidak semua orang layak menggunakannya” Terangnya.
Erika juga menjelaskan bahwa BPH Migas tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaduan, tetapi juga sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi call center BPH Migas untuk bertanya tentang aturan-aturan mendapatkan surat rekomendasi layak mendapat subsidi BBM. Ini membuka peluang bagi nelayan, petani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi.
Selain itu, Erika juga mengapresiasi dukungan dari para pemuda dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam menyebarkan informasi terkait distribusi minyak dan gas. Dengan demikian, anggaran negara dapat dialokasikan dengan lebih tepat dan efisien.
Inisiatif BPH Migas ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan distribusi BBM Bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
