Kalawaca.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan perlunya evaluasi serius terhadap pendidikan agama di Indonesia. Menurutnya, pendidikan agama seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek fikih atau hukum, tetapi juga perlu menyentuh dimensi moral dan spiritual yang lebih dalam.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2024 yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Ia menyampaikan keprihatinan atas tingginya perilaku koruptif di lingkungan pendidikan, mulai dari kebiasaan menyontek hingga penyalahgunaan anggaran, sebagaimana tercermin dalam hasil survei KPK tahun 2024.
“Ini menandakan ada yang keliru dalam sistem pendidikan kita,” ujarnya.
Nasruddin mendorong agar pendidikan agama menyentuh hati, bukan sekadar logika. Ia menegaskan pentingnya mengajarkan nilai-nilai ketenangan jiwa, keberkahan, dan pensucian moral, bukan hanya sanksi dan larangan.
Ia juga menyampaikan perlunya pendekatan bertahap dalam pendidikan: dimulai dari mitos (iman atau keyakinan), dilanjutkan logos (ilmu dan logika), hingga etos (perilaku dan kebiasaan). Menurutnya, kesalahan saat ini adalah langsung menuntut perilaku baik (etos) tanpa membangun dasar keyakinan dan ilmu yang kuat.
“Jangan langsung ke etos kalau mitos dan logos belum ditanamkan. Inilah yang hilang dari pendidikan kita,” tegasnya.
Ia pun mencontohkan pendekatan moral di negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Meski tak berlabel agama, mereka lebih menekankan pembelajaran berbasis pengalaman langsung—seperti menyaksikan dampak nyata dari narkoba atau kecelakaan—yang menurutnya lebih berkesan dibanding satu semester teori.
Selain itu, ia mengajak para guru untuk memulai pelajaran dengan doa bersama. Menurutnya, sebagaimana dalam Al-Qur’an, sebelum menyampaikan ayat-ayat, manusia diperintahkan menyucikan jiwa terlebih dahulu.
“Seperti kita membaca doa sebelum makan, begitu pula sebelum belajar. Ilmu adalah makanan rohani. Tanpa pensucian jiwa, ilmu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Anak bisa saja cumlaude, tapi tetap berpotensi jadi koruptor,” tutupnya.
