Kalawaca.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Budi Gunawan, menggelar rapat koordinasi dengan jajaran kementerian dan lembaga terkait guna menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang digelar pada 21 April 2025.
Dalam kunjungannya ke Jakarta, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi, disambut oleh Wakil Presiden RI serta sejumlah menteri, termasuk Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Agama, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang mencakup berbagai bidang, terutama politik dan keamanan.
Salah satu poin utama adalah penguatan kerja sama dalam pengelolaan wilayah perbatasan serta penanggulangan kejahatan lintas negara. “Pertemuan ini bukan hanya simbolik, tetapi kita tindak lanjuti dengan langkah konkret di lapangan,” ujar Budi Gunawan dalam rapat koordinasi.
Rapat tersebut membahas implementasi teknis atas perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah disepakati sejak 2023. Selain itu, pemerintah juga tengah memfinalisasi tindak lanjut kesepakatan demarkasi batas darat, khususnya di wilayah Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui pada Februari 2025.
Menko Polhukam menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan kebijakan tidak tumpang tindih. Ia juga mendorong pendekatan berbasis intelijen dan kolaborasi dalam menghadapi isu-isu seperti terorisme, penyelundupan, peredaran narkotika, dan penangkapan ikan ilegal.
“Isu perbatasan tidak hanya menyangkut wilayah, tapi juga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama kita dengan Malaysia harus mencakup patroli bersama, edukasi warga, dan penguatan pengawasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan hubungan bilateral ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN. Menurutnya, keberhasilan dalam menangani isu perbatasan dan kejahatan lintas negara menjadi kontribusi penting Indonesia-Malaysia terhadap ketahanan regional.
“Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kita, bersama negara-negara sahabat ASEAN, memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas kawasan dari berbagai ancaman global,” pungkasnya.
