Kalawaca.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham, dalam masa 100 hari pertama kepemimpinan mereka.
Menurut Kasrudi, program 100 hari kerja yang dijanjikan Munafri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai Wali Kota terlalu sibuk menggelar kegiatan seremoni, namun minim hasil konkret yang dirasakan masyarakat.
“Seharusnya pada 100 hari kerja ini, Wali Kota Makassar lari kencang berlomba merealisasikan janji politiknya. Unjuk gigi melakukan yang terbaik. Tapi yang saya lihat, rakyat belum merasakan apapun hasil kerjanya,” ujar Kasrudi, dalam keterangan tertulis yang diterima, pada Sabtu, (17/5/2025)
Kasrudi juga menyoroti langkah politik Munafri yang dinilainya sedang berambisi menjadi Ketua Golkar Sulawesi Selatan, meski saat ini masih menjabat sebagai Ketua Golkar Kota Makassar.
“Bukan malah sibuk ingin jadi ketua Golkar tingkat provinsi. Saya yakin, kalau Pak Appi kerjanya bagus di Makassar, jabatan akan mengikut dengan sendirinya. Saya berharap Wali Kota fokus urus warga Makassar, jangan terbelah-belah. Karena amanah yang diberikan masyarakat ini tidak main-main,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kasrudi mengungkapkan bahwa DPRD hingga kini belum menerima salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029. Padahal, dokumen tersebut telah dipresentasikan Munafri dalam Forum Musrenbang di Lapangan Karebosi pada Senin (5/5/2025).
RPJMD tersebut memuat visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan” sebagai arah pembangunan kota yang diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga.
Kritik lainnya disampaikan terkait rencana PHK massal yang akan dilakukan oleh Perumda PDAM Makassar terhadap sekitar 400 karyawan. Kasrudi menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan persoalan sosial, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih belum pulih.
“PHK ini dampaknya luar biasa bagi perekonomian. Orang-orang yang terdampak PHK yang menurut catatan hampir menyentuh 1.000 orang ini, mereka harus menafkahi keluarganya. Seharusnya pemerintah kota memikirkan nasib mereka dan memberi solusi,” jelasnya.
Isu mengenai tenaga honorer juga menjadi sorotan. Kasrudi menyebut bahwa Pemkot tengah mengevaluasi status para honorer yang belum mendaftar sebagai PPPK maupun yang tidak tercatat di BKN.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti lambatnya penempatan pejabat definitif di sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkot Makassar. Menurutnya, banyak jabatan penting masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt), termasuk posisi direksi Perusda.
“Kondisi seperti ini harusnya segera dibereskan agar program Wali Kota segera berjalan. Ujung-ujungnya masyarakat Kota Makassar yang dirugikan,” pungkasnya.
 Kota Makassar 2025–2029.){kind=link}