Kalawaca.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengkritisi minimnya kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis, 3 Juli 2025.
Kamrussamad menilai, program MBG membutuhkan dukungan pembiayaan signifikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti dapur umum, pengadaan peralatan memasak, dan kendaraan distribusi.
Namun hingga kini, kata dia, belum terlihat peran aktif dari sektor perbankan maupun industri keuangan dalam tahap awal pelaksanaan program.
“Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah di luar dapil saya, dan mendapati belum ada dukungan dari perbankan atau industri keuangan terhadap program ini, terutama dalam tahap awal pelaksanaan,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra itu mendorong agar lembaga keuangan nasional segera terlibat dalam pembiayaan, khususnya melalui kebijakan khusus yang dapat mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dengan dukungan tersebut, percepatan penyediaan infrastruktur program MBG bisa diwujudkan sesuai target pemerintah. Ini merupakan aspirasi nyata dari lapangan,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan pihaknya telah menyiapkan desain bisnis modern untuk memperkuat dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan bahwa skema pembiayaan dan langkah lanjutan dari pemerintah akan terus dimatangkan.
“Ke depan, kami fokus pada penguatan kontribusi sektor jasa keuangan untuk pembangunan nasional, salah satunya melalui optimalisasi peran dalam program prioritas seperti MBG,” ujar Mahendra.
Dengan sorotan dari DPR dan tanggapan dari OJK, diharapkan sektor jasa keuangan dapat segera memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran dan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan pemerintahan ke depan.
.){kind=link}