Kalawaca.com – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, pada Senin (28/7/2025).
Kunjungan ini difokuskan untuk memantau langsung progres pembangunan infrastruktur dan sektor transportasi, termasuk Jalan Tol IKN, Rumah Susun ASN, serta Bandara Internasional Nusantara.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami ingin memastikan pembangunan ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tertib administrasi,” ujar Andi Iwan saat berada di Bandara Nusantara IKN.
Ia menjelaskan, sejumlah proyek infrastruktur dan transportasi di kawasan IKN sudah memasuki tahap penyelesaian. Karena itu, Komisi V mendorong percepatan penyelesaian proyek dan penyerahan aset kepada Otorita IKN.
“Kami meminta mitra kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan segera melakukan serah terima aset ke Otorita IKN,” jelasnya.
Andi Iwan menambahkan bahwa sesuai keputusan rapat Komisi V, pembahasan anggaran IKN tidak lagi berada di bawah Komisi V, karena Otorita IKN kini menjadi mitra kerja Komisi II.
Adapun proyek-proyek yang masih berjalan di Kementerian PUPR, Kemenhub, dan KemenPKP merupakan bagian dari kontrak tahun jamak (multiyears) yang telah dimulai sebelumnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pembangunan IKN, terutama terkait penyediaan lahan dan komunikasi dengan masyarakat.
“Untuk itu, pada kesempatan ini, Kami (Komisi V) mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan signifikan dalam pembangunan IKN, baik melalui penyediaan lahan, komunikasi dengan masyarakat, maupun hal-hal strategis lainnya,” ucapnya.
Selain meninjau proyek strategis, Komisi V juga menyerap aspirasi dari pemerintah daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kalimantan Timur.
Andi Iwan menyoroti kontribusi besar provinsi ini terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, sehingga keberadaan infrastruktur yang memadai dinilai sangat penting.
“Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta penunjang utama pemerataan hasil pembangunan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Komisi V juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terfokus di IKN, tetapi juga mencakup kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Ia menekankan masih banyak wilayah yang memerlukan peningkatan infrastruktur dasar.
“Hal ini perlu ditegaskan, karena kebutuhan pembangunan di Kaltim juga menyentuh sendi-sendi pembangunan infrastruktur dan transportasi, seperti masih belum memadainya akses jalan nasional dan daerah,” tuturnya.
Ia juga menambahkan masyarakat Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan di sektor perhubungan darat, udara, laut, dan penyeberangan, serta perhatian terhadap daerah tertinggal, program transmigrasi, layanan informasi BMKG, dan kesiapsiagaan bencana.
“Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, air minum, hingga pembangunan rumah dan wilayah,” tandasnya.
