Kalawaca.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi berpisah dari Kementerian Agama dan kini berstatus sebagai lembaga non-kementerian. Perubahan kelembagaan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Entitas Akuntansi di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BPJPH Haikal Hassan. Perpindahan BPJPH ke luar struktur Kemenag merupakan bagian dari transformasi kelembagaan pemerintah pascapembentukan Kabinet Merah Putih.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa pelepasan ini bukan akhir dari kerja sama antara dua institusi. Ia mengibaratkan BPJPH sebagai anak yang telah tumbuh mandiri, namun tetap memiliki kedekatan dengan orang tuanya.
“Semakin hebat seorang anak, semakin melampaui orang tuanya maka semakin bangga orang tua itu dan semakin bersyukur kita kepada Allah,” ujar Nasaruddin.
Ia juga menambahkan, pencapaian BPJPH selama berada di bawah Kemenag sudah membanggakan, namun kemandirian yang diberikan justru mendorong kemajuan lebih pesat.
“Kita sudah mengetahui pencapaian produk halal ketika masih berada dalam Kementerian Agama. Dan ketika diserahkan kemerdekaannya pencapaiannya luar biasa, berprestasi lebih jauh,” lanjutnya.
Kemenag, kata Nasaruddin, tetap berkomitmen mendukung BPJPH jika dibutuhkan. “Bagi kita sebagai orang tua, itu adalah kepuasan tersendiri ketika mampu memberikan kepuasan terhadap anak. Begitu pun sebaliknya ketika orang tua meminta tolong kepada anak,” ujarnya.
Kepala BPJPH Haikal Hassan atau yang akrab disapa Babe Haikal turut menegaskan bahwa hubungan erat dengan Kemenag tetap terjaga meski lembaga yang dipimpinnya kini berdiri sendiri.
“Meski pun kita berdiri sendiri, satu-satunya instansi yang kita tidak akan berhenti berhubungan sampai kapan pun adalah Kemenag, karena hubungan ini erat dan satu-satunya yang terdekat dengan BPJPH,” katanya.
Haikal menyatakan komitmen BPJPH dalam mendorong penguatan industri halal nasional, termasuk dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
“Kita akan bersama-sama berusaha untuk menciptakan industri halal dari Aceh sampai Papua. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan sistem internal dalam mendorong ekosistem halal nasional yang inklusif, kompetitif secara global,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara ini antara lain Sekjen Kemenag Kamarudin Amin, Kepala Biro Keuangan Kemenag Ahmad Hidayatullah, serta Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham beserta jajaran.
