Kalawaca.com – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam komunitas peduli lingkungan Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang. Mereka menolak kerja sama antara Pemkab Pandeglang dan Pemkot Tangerang Selatan terkait pembuangan sampah ke TPA Bangkonol.
Koordinator aksi, Marsuni, menyebut perjanjian tersebut tidak relevan karena Pandeglang sendiri dinilai belum mampu mengelola sampah secara optimal.
“MoU yang dilakukan Pemda Pandeglang dengan Pemkot Tangerang terkait pengiriman sampah ke TPA Bangkonol tidak relevan karena kami menilai Pandeglang belum siap mengelola sampah di Pandeglang,” katanya, Kamis (31/7/2025).
“Buktinya dari 35 kecamatan yang ada di Pandeglang, hanya 18 kecamatan yang dikelola oleh Pandeglang,” imbuhnya.
Marsuni menilai keputusan Pemkab Pandeglang terlalu tergesa-gesa dan bisa berdampak negatif terhadap masyarakat di sekitar TPA Bangkonol.
“Kami menilai keputusan yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terlalu berisiko dan terburu-buru,” ujarnya.
Kritik juga datang dari komunitas Nalar Pandeglang. Juru bicara Nalar, Shobana Ilham, mengatakan kerja sama tersebut justru menambah persoalan baru bagi warga sekitar.
“Warga yang tinggal di sekitar TPA Bangkonol kini menanggung dampak langsung, bau menyengat, air tanah yang tercemar dan kesehatan yang terancam,” ujarnya.
Penolakan juga disuarakan oleh warga setempat, Gugun. Dalam aksinya, ia membacakan puisi di atas tumpukan sampah TPA Bangkonol sebagai bentuk protes simbolik.
Ia menilai anggaran Rp 40 miliar yang diterima Pandeglang tidak akan cukup mengatasi persoalan operasional dan infrastruktur di lokasi tersebut. Menurutnya, kerja sama itu justru menyerupai transaksi jual-beli masalah.
“Skema dana cepat ini bukan solusi, melainkan jual-beli masalah. Uang yang diterima akan habis untuk membenahi infrastruktur yang rusak oleh beban yang justru dibawa oleh kesepakatan itu sendiri,” ucap Gugun.
Ia menambahkan, kerja sama ini berisiko menimbulkan kerugian jangka panjang jika tidak dikelola dengan benar.
“Jika gagal dikelola dengan baik, beban sosial, kesehatan, dan ekologis akan jauh lebih besar dari pada dana yang diterima,” tutupnya.
