Kalawaca.com – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menanggapi ramainya perbincangan soal pengibaran bendera bertema One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Menurutnya, semua pihak perlu mengedepankan pendekatan yang konstruktif alih-alih memperkeruh suasana. Ia menilai, bentuk ekspresi kreatif masyarakat seperti pengibaran bendera lain tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum.
Namun, ia menegaskan posisi Bendera Merah Putih tidak boleh tergantikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
“Kreativitas sebagai kebebasan berekspresi tetap diperbolehkan, namun jangan melanggar peraturan seperti UU Nomor 24 Tahun 2009,” ujar Abdullah, Kamis (7/8/2025).
Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece oleh sejumlah komunitas, termasuk para sopir truk dan penggemar anime, dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk simbolik atas perlawanan terhadap ketidakadilan dan semangat solidaritas.
Namun, tak sedikit yang mengaitkannya dengan tindakan provokatif hingga makar. Abdullah, yang berasal dari Dapil Jawa Timur VI, mengingatkan agar perdebatan ini tidak menjadi destruktif.
“Polemik ini menjadi destruktif ketika masing-masing pihak saling menyudutkan,” katanya.
Ia pun mendorong agar ruang dialog dibuka demi menjaga suasana peringatan kemerdekaan tetap khidmat. Polemik seperti ini, menurutnya, berpotensi mengalihkan makna perayaan yang seharusnya sakral.
“Perayaan kemerdekaan atau HUT RI jangan sampai hilang kesakralannya karena polemik bendera One Piece yang berkepanjangan,” tegasnya.
Lebih jauh, pria yang akrab disapa Gus Abduh ini memandang fenomena tersebut sebagai bentuk kritik sosial atas belum terpenuhinya hak-hak dasar warga negara.
“Substansi kritik ini mesti disorot dengan memenuhi hak-hak dasar warga negara sesuai amanat konstitusi. Jika ini terpenuhi, tentu polemik ini akan berhenti dengan sendirinya karena tak lagi relevan,” pungkasnya.
