Pada tanggal 13 Agustus lalu, masyarakat Pati, Jawa Tengah, dihadapkan pada kenyataan pahit terkait dengan kenaikan pajak daerah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Keputusan tersebut menambah daftar panjang kebijakan pemerintah yang memberatkan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah terbebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan pajak yang diputuskan tanpa adanya konsultasi atau pemberian alternatif solusi bagi warga, seolah-olah mengabaikan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan publik.
Pajak yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah menjadi beban tambahan. Dalam hal ini, masyarakat di Pati, seperti banyak daerah lainnya, merasa bahwa keputusan pemerintah lebih mementingkan kepentingan fiskal dan pengumpulan dana daerah, tanpa melihat kondisi ekonomi rakyat yang semakin terpuruk. Hal ini juga menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah dalam mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang seharusnya menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pajak.
Peningkatan pajak yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik atau keberlanjutan program-program pro-rakyat justru semakin memperlihatkan ketidakadilan yang terjadi. Rakyat kecil yang sudah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, dan papan, kini harus merasakan beban baru berupa pajak yang semakin tinggi. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, kebijakan seperti ini menjadi penambah penderitaan rakyat.
Dalam konteks ini, momen kemerdekaan yang baru saja kita rayakan seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua. Kemerdekaan bukan sekadar tentang bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga merdeka dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Merdeka dalam arti yang lebih luas adalah merdeka untuk menikmati hak-hak dasar sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan oleh negara. Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyat, melainkan justru memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.
Kemerdekaan yang kita rayakan setiap 17 Agustus bukan hanya soal sejarah perjuangan kemerdekaan, tetapi juga soal bagaimana kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di zaman ini. Salah satu ujian terbesar bagi bangsa ini adalah apakah kita dapat memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, kita harus terus mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya berpihak pada kepentingan segelintir orang atau golongan, tetapi juga pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Redaksi Kalawaca.com bersikap kritis terhadap sikap pemerintah yang cenderung mengambil kebijakan sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya pada rakyat. Kenaikan pajak yang tidak disertai dengan transparansi atau kebijakan pendukung lainnya hanya akan semakin memperburuk kesenjangan sosial. Kami menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintah harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan, keberpihakan pada rakyat, dan keberlanjutan ekonomi.
Momen kemerdekaan seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi keadilan sosial di Indonesia. Kini saatnya untuk bersikap kritis, tidak hanya pada kebijakan pajak, tetapi juga terhadap kebijakan lainnya yang bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kemerdekaan bukan hanya soal simbol atau seremonial, tetapi juga tentang menghapuskan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
