Jakarta, 19 Agustus 2025 – Dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Yayasan Cahaya Guru menggelar diskusi bertajuk “80 Tahun Indonesia Merdeka: Refleksi Kritis Pemenuhan Hak Pendidikan” yang berlangsung pada Selasa, 19 Agustus 2025. Acara ini digelar di Ruang Belajar Alex Tilaar (RBAT) di Jakarta, dan turut dihadiri oleh berbagai tokoh pendidikan, aktivis, serta para pemerhati pendidikan di Indonesia.
Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak pendidikan di Indonesia selama 80 tahun kemerdekaan. Meskipun Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan seperti pendidikan gratis untuk tingkat dasar, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa pendidikan layak dapat diakses oleh semua warga negara, tanpa terkecuali.
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Muhammad Mukhlisin, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru, dalam pemaparannya menyoroti masalah ketimpangan akses pendidikan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun angka partisipasi pendidikan dasar di Indonesia telah mencapai 98%, disparitas akses dan kualitas pendidikan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih sangat besar. “Pendidikan di Indonesia Timur, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, masih menghadapi banyak keterbatasan akses, fasilitas, dan kualitas guru,” ujar Mukhlisin.
Sementara itu, Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), mengungkapkan pentingnya memperbaiki kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan sertifikasi guru, banyak guru yang masih berjuang dengan upah yang tidak layak dan kekurangan fasilitas pendukung di daerah terpencil. “Guru adalah ujung tombak pendidikan, namun mereka sering kali terlupakan dalam hal kesejahteraan dan perlindungan,” ujar Haeri.
Alokasi Anggaran Pendidikan Perlu Diperbaiki
Salah satu isu besar yang dibahas dalam diskusi ini adalah tentang alokasi anggaran pendidikan. Dita Puti Sarasvati, dari Gernas Tastaka dan Tastaba, menyampaikan keprihatinannya tentang anggaran pendidikan yang tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan yang relevan. “Hampir separuh anggaran pendidikan digunakan untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), sementara kualitas pendidikan itu sendiri sering kali terabaikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mengkritik pengalokasian anggaran yang tidak merata, sehingga banyak daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. “Anggaran pendidikan yang hanya 15-17% dari APBN tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar dalam dunia pendidikan,” ungkap Ubaid.
Pendidikan Inklusif Belum Terwujud untuk Semua
Selain masalah alokasi anggaran, diskusi juga mengangkat pentingnya pendidikan inklusif. Para pembicara menyoroti diskriminasi yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya terhadap anak-anak dari kelompok minoritas agama. Isu seperti penyerangan terhadap sekolah Minggu di Padang dan penyerangan di Sukabumi menjadi contoh nyata betapa rentannya anak-anak dari kelompok tertentu dalam mendapatkan pendidikan yang aman.
Reza Adiatma, moderator diskusi, menggarisbawahi bahwa pemerintah harus memastikan pendidikan tidak hanya gratis tetapi juga inklusif dan bebas dari diskriminasi. “Pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia, tidak peduli latar belakang sosial, ekonomi, atau agama mereka,” tegas Reza.
Sebagai langkah lanjutan dari diskusi ini, berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Yayasan Cahaya Guru, JPPI, dan P2G, sepakat untuk membentuk koalisi yang lebih kuat guna terus mengadvokasi pemenuhan hak pendidikan di Indonesia. Mereka juga menyepakati pentingnya memonitor pelaksanaan kebijakan pendidikan yang ada, serta mengupayakan transparansi dalam alokasi anggaran.
Yayasan Cahaya Guru berkomitmen untuk terus mengadvokasi masalah diskriminasi dan intoleransi dalam pendidikan, sementara P2G akan melanjutkan perjuangan untuk peningkatan kesejahteraan guru, termasuk melalui pengusulan undang-undang yang mengatur upah minimum guru. Gernas Tastaka juga akan melanjutkan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika bagi guru sekolah dasar di seluruh Indonesia.
Diskusi ini mengingatkan kita bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, perjalanan untuk memastikan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa masih jauh dari kata selesai. Pemenuhan hak pendidikan di Indonesia membutuhkan kerja sama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada, memperbaiki sistem pendidikan, serta memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan amanat konstitusi.
