Setelah aksi ribuan warga di moncong gedung kabupaten, Pati seharusnya tak hanya berjuluk Bumi Mina Tani, tapi Bumi Perlawanan. Kini, namanya adalah kabar buruk bagi 38 gubernur, 416 bupati, dan 98 walikota di sekujur Indonesia. Tapi, bagi yang hidupnya merasa dihina penguasa, Pati adalah kabar bahagia.
Dari Pati, perlawanan mewabah. Bone meledak. Jombang dan Cirebon ketar-ketir menunggu kemarahan warga jadi gelombang demonstrasi. Daerah-daerah ini menaikkan pajak menurut keinginan mereka. Tak ada pembicaraan dengan warga. Mereka kira, hanya agama perkara yang bisa membuat warga di Indonesia bergerak sehingga lupa berhati-hati bertindak. Mereka lupa, Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis, bersumber dari perkara pajak.
Kekeliruan Bupati Sudewo mungkin satu saja. Ia omong dengan bahasa gamblang apa yang mungkin hanya dipendam dalam pikiran dan hati sebagian elite politik dan pejabat di Indonesia: lima ribu, 50 ribu, silakan. Pernyataan itu sama dengan undangan pembangkangan warga sipil. Di balik pernyataan itu, seakan-akan berkata “rakyat dapat ditaklukan seperti biasanya, seperti di hari-hari menjelang pemilu dengan rupa-rupa bantuan dan pendekatan.” Sudewo tak menyangka, apa yang didapat justru di luar perkiraannya. Nyalinya ciut ketika perlawanan membesar dan karena itu buru-buru meminta maaf. Terlambat. Kadung.
Di Universitas Florida Selatan ada orang bernama Robert D. Benford, di Universitas Calufornia ada David A Snow. Keduanya seperti tak ada kesibukan saja meneliti bagaimana sebuah gerakan sosial meledak melalui pembingkaian, semacam cara memahami masalah. Keduanya menulis “Proses Pembingkaian dan Gerakan Sosial.”
Seharusnya Sudewo, setidak-tidaknya staf ahlinya, membaca artikel yang terbit 25 tahun lalu itu agar mampu meredam protes segelintir orang berubah jadi lautan massa. Sudewo seharusnya sadar apa yang terjadi di hadapannya contoh sempurna bagaimana seluruh elemen dalam pembingkaian ala Benford dan Snow bertemu: identifikasi masalah dan arah atribusi jelas, narasi terbentuk dengan fleksibel dan inklusif, penafsiran dan pengaruhnya bervariasii, dan resonansi membuat narasi berefek jumbo.
Warga tahu siapa yang disalahkan. Bukan hanya Bupati, sebagian mereka mungkin tahu pemerintah pusat punya “amal jariyah” pula. Pemangkasan anggaran untuk daerah menyusut jauh. Untuk menutupinya, cara paling gampang menaikkan pajak. Itu pola purba yang dipilih para penguasa dalam sejarah.
Warga bukan tak mau bayar pajak. Tapi, “yang benar saja dong!” Jika hidup sedang susah, mengapa itu tak berlaku bagi para pejabat dan elite. Mungkin lain perkara jika warga dan pejabat sama-sama hidup prihatin. Itu namanya hidup sepenanggungan. Solidaritas.
Kenyataannya hidup yang dijalani warga pengap. Hidup susah, banting tulang, peras keringat hingga tak ada lagi keringat yang diperas. Lowongan kerja sulit. Dibuka untuk 80 lowongan, yang mendaftar ribuan. Ini tak hanya terjadi di Pati. Di luar wilayah seluas 1.300 kilo meter itu, dukungan warga Indonesia banjir. Mereka merasakan apa yang dialami warga Pati. Pati adalah kabar buruk bagi penguasa, tapi kabar bahagia bagi warga yang hidupnya merasa dihina penguasa.
Kalimulya, 20 Agustus 2025
Alamsyah Djafar
