Kalawaca.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmennya menjaga iklim dunia musik tetap kondusif. Bersama para pemangku kepentingan, ia mendorong percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Hak Cipta.
Dalam rapat konsultasi, disepakati bahwa proses perumusan akan melibatkan seluruh elemen musik, mulai dari artis, pencipta lagu, penyanyi, hingga lembaga manajemen kolektif.
“Hasil pertemuan tadi telah disepakati bahwa semua pihak akan menjaga suasana dunia musik agar tetap sejuk dan damai,” ujar Dasco saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Dasco menegaskan, dalam dua bulan ke depan DPR akan fokus menyelesaikan regulasi terkait penarikan royalti, sekaligus memperkuat peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan menjamin transparansi bagi semua pihak.
“Dalam dua bulan ke depan, kita akan berkonsentrasi menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN, sambil dilakukan audit untuk menjamin transparansi kegiatan yang ada selama ini,” tambahnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi polemik royalti yang berkembang.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang. Tidak perlu takut untuk memutar lagu atau bernyanyi. Dinamika yang ada sudah kita sepakati untuk diakhiri, dan suasana akan terus kita jaga tetap kondusif,” pesannya.
Dasco menjelaskan, revisi UU Hak Cipta sejatinya sudah direncanakan sejak tahun lalu di Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR, namun sempat tertunda akibat tarik-menarik kepentingan. Dengan kesepahaman baru, ia optimistis revisi dapat rampung tepat waktu.
“Dengan pertemuan hari ini dan niat baik dari semua pihak yang masuk ke tim perumus, Insya Allah revisi Undang-Undang Hak Cipta bisa selesai dengan baik dalam waktu kurang lebih dua bulan,” pungkasnya.
Rapat konsultasi ini mempertemukan DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Komisioner LMKN, sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta perwakilan organisasi profesi dan pelaku musik seperti Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).
Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir; Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya; serta sejumlah musisi nasional seperti Ariel dan Vina Panduwinata.
 dan menjamin transparansi bagi semua pihak.){kind=link}