Oleh: Emmanuel AW Adi
Pernahkah kita merasa cuaca makin tidak masuk akal? Panas terik mendadak disusul hujan deras, atau musim yang datang lebih cepat dan pergi lebih lambat. Itu bukan sekadar cuaca iseng. Itu pertanda bahwa iklim sedang berubah, dan bumi sedang meradang.
Indonesia, negeri yang kaya akan laut, hutan, dan gunung, adalah salah satu yang paling rentan. Banjir bandang, kekeringan ekstrem, gagal panen, hingga abrasi pantai kini makin sering terjadi. Krisis iklim bukan teori. Ia nyata. Dan menyentuh langsung kehidupan petani, nelayan, pedagang, bahkan anak-anak sekolah.
Inilah alasan Indonesia perlu menyusun ulang janji iklimnya di tingkat global. Bukan sekadar dokumen formal, melainkan peta jalan menuju masa depan yang lebih aman. Nama janji itu adalah NDC (Nationally Determined Contribution) — komitmen resmi Indonesia untuk ikut menurunkan emisi gas rumah kaca.
Bukan Sekadar Janji, Tapi Rencana Serius
Saat ini, Indonesia tengah menyusun Second NDC atau NDC Kedua. Ini adalah versi yang lebih lengkap, lebih jujur, dan lebih ambisius. Targetnya bukan main-main: mengurangi emisi hingga 46–49% pada tahun 2035 dibanding kondisi tahun 2023.
Namun, bagaimana caranya?
Para ahli menggunakan dua model perhitungan canggih: GCAM (Global Change Analysis Model) dan LCDI (Low Carbon Development Indonesia). Tak perlu rumit-rumit: model ini ibarat kalkulator raksasa yang menghitung skenario masa depan berdasarkan pilihan kebijakan hari ini.
Misalnya, jika kita menghentikan PLTU lebih cepat, mengganti motor bensin dengan motor listrik, dan mengelola sampah dengan benar, seberapa besar emisi bisa kita turunkan? Dan apakah itu tetap sejalan dengan ekonomi yang ingin tumbuh?
Jawabannya: bisa. Tapi dengan syarat ada investasi besar, konsistensi kebijakan, dan partisipasi semua pihak. Diperlukan lebih dari Rp18 ribu triliun hingga 2050. Ini bukan hanya soal APBN, tapi juga soal menarik investasi hijau dari swasta dan luar negeri.
Sampah dan Hutan: Masalah yang Bisa Jadi Solusi
Selama ini, kita mungkin hanya melihat emisi sebagai urusan pabrik dan mobil. Padahal, sampah yang menumpuk di kota dan desa juga menyumbang gas metana — gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dari karbon dioksida.
Pemerintah kini mulai mendorong proyek Waste to Energy (WtE) di 12 kota. Ini bukan hanya mengurangi sampah, tapi juga menghasilkan listrik dari limbah, sekaligus menurunkan emisi ribuan ton setiap tahun.
Lalu, hutan. Dulu kita bangga menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia. Tapi saat pembalakan liar, kebakaran lahan, dan konversi hutan jadi tambang terus terjadi, hutan kita berubah dari penyerap karbon menjadi penyumbang emisi.
Target Indonesia kini jelas: sektor kehutanan harus jadi penyerap bersih karbon (net sink) pada 2035.
Artinya, kita bukan hanya menjaga pohon, tapi juga menjaga nafas kita sendiri.
Ini Bukan Masalah Negara, Ini Masalah Kita Semua
Krisis iklim tidak mengenal jabatan, tidak peduli apakah kita tinggal di kota atau desa. Saat cuaca kacau, yang terdampak langsung adalah petani yang gagal panen, nelayan yang kehilangan arah laut, buruh yang harus bekerja di panas ekstrem, dan anak-anak yang tumbuh di udara tak sehat.
Janji iklim Indonesia bukanlah urusan segelintir elite. Ia adalah janji bersama bahwa kita masih peduli pada masa depan. Setiap orang bisa berperan: mengurangi sampah, memilih transportasi ramah lingkungan, mendukung kebijakan energi bersih, atau sekadar peduli pada nasib sungai dan udara di sekitar rumah.
Jika hari ini kita gagal merespons perubahan iklim, maka 20 tahun ke depan bukan hanya kita yang menanggung akibatnya, tapi juga generasi yang bahkan belum lahir.
Kita tak punya cadangan planet.
Bumi ini satu. Dan menjaga bumi berarti menjaga rumah kita sendiri.
Tentang Penulis
Emmanuel Ariananto Waluyo Adi merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini bekerja sebagai Analis Hukum dan terpilih menjadi Duta Korpri Kementerian Sekretariat Negara. Di luar pekerjaannya, ia aktif sebagai konsultan, pembicara di berbagai seminar, serta reviewer jurnal dan publikasi akademis.
