PERNYATAAN SIKAP – KOALISI PENDIDIKAN KERAGAMAN MENGECAM TINDAKAN REPRESIF APARAT DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM DEMONSTRASI

Jakarta, 29 Agustus 2025 – Koalisi Pendidikan Keragaman menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan represif aparat kepolisian dalam demonstrasi yang berlangsung pada 28 Agustus 2025 di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Aksi yang seharusnya menjadi ruang ekspresi demokrasi justru berakhir dengan kekerasan yang menelan korban jiwa dan penangkapan terhadap ratusan pelajar.

Dalam insiden tersebut, seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan tewas setelah terlindas mobil taktis (rantis) milik Brimob di kawasan Pejompongan. Tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan tersebut telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Lebih dari 600 orang, termasuk pelajar, ditangkap saat hendak mengikuti aksi tersebut. Sebanyak 276 pelajar diamankan di sekitar Gedung DPR/MPR, sementara 54 pelajar lainnya ditangkap di Stasiun Palmerah dan Tanah Abang. Penangkapan ini jelas melanggar hak anak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan merupakan bukti nyata kepedulian anak muda terhadap masa depan negara. Mereka yang ikut serta dalam aksi ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan berani menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, termasuk hak-hak mereka sebagai warga negara.

Pernyataan Sikap Koalisi Pendidikan Keragaman

Koalisi Pendidikan Keragaman menegaskan sikap sebagai berikut:

1. Hentikan Kekerasan dalam Bentuk Apapun
   Kekerasan oleh aparat terhadap masyarakat, khususnya pelajar, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi. Kekerasan aparat, baik fisik maupun mental, merusak demokrasi dan kebebasan individu. Setiap orang berhak hidup bebas dari penyiksaan, sesuai Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Kekerasan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan keragaman yang mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan dan kebebasan berpendapat.
2. Demonstrasi adalah Cara Terbaik untuk Menyatakan Sikap terhadap Kebijakan yang Melanggar Moral-Etis
   Demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyuarakan pendapat dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Protes adalah cara yang sah untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang merugikan dan berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Hak ini didasarkan pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur unjuk rasa di muka umum dengan batasan ketertiban umum.
3. Contoh Buruk Demokrasi
   Tindakan represif aparat menunjukkan wajah buruk demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan menghormati hak-hak warga negara. Demokrasi seharusnya menjadi ruang aman bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Tindakan represif yang menghambat kebebasan berpendapat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Pasal 21 DUHAM tentang hak berpartisipasi dalam pemerintahan.
4. Hak anak untuk mengemukakan pendapatnya dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” serta dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, Pasal 12 Konvensi Hak Anak (CRC) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengungkapkan pendapat mereka dalam semua urusan yang memengaruhi mereka, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar, sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Serta Pasal 56 UU Perlindungan anak 35/2014, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat a) berpartisipasi, dan b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
5. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mendengarkan, bukan yang merepresi. Pemerintah dan DPR seharusnya lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, mengakomodasi perbedaan pendapat, dan tidak menggunakan kekuatan untuk membungkam suara-suara kritis. Alih-alih menindak mereka yang menyuarakan pendapat, pemerintah seharusnya menghargai suara-suara tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan sebagai kontribusi positif dalam memperbaiki kebijakan demi kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan yang tidak peka terhadap aspirasi rakyat akan mengarah pada ketidakstabilan sosial. Menggunakan kekuatan untuk merepresi suara rakyat tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan yang ada.

Dari catatan di atas, maka pemerintah dan DPR harus:

1. Menghentikan segera segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil, khususnya pelajar.
2. Menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Kami yang menyatakan sikap:

Lembaga

1. Yayasan Cahaya Guru (YCG)
2. Initiatives of Change Indonesia
3. Sekolah Damai Indonesia (SEKODI Bandung)
4. Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB)
5. Peace Generation Indonesia (PeaceGen)
6. Institut KAPAL Perempuan
7. LPSDM NTB
8. KPS2K Jatim
9. Yayasan Inklusif
10. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
11. Nurcholish Madjid Society (NCMS)
12. Barisan Pengkaji Pendidikan (Bajik)
13. SETARA Institute
14. Migrant CARE
15. Yayasan Kesehatan Perempuan
16. Jaringan Akademisi GERAK Perempuan
17. Jaringan Pendidikan Alternatif
18. Slugfess (Grup Musik)
19. MAARIF Institute
20. Wehasta
21. Gerakan Untuk Indonesia (GUI)
22. ⁠Semangat Baru Indonesia (SEMBARI)
23. ⁠Rajutan Indonesia
24. ⁠Barisan Anti Kekerasan (BASKARA)
25. ⁠Semut IJOers
26. ⁠Jakarta Menyala
27. Erudio Indonesia
28. Aliansi Advokasi KBB Kaltim
29. Aliansi UI Toleran
30. Yayasan Kalyanamitra
31. Tanoker Ledokombo
32. Yayasan Tri Mulya Tri Wikrama
33. Sanggar Kreasi Inovasi Nurul Fatikhah (SKI NUFA)
34. Gerakan Indonesia Kita (GITA)
35. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
36. Suar Asa Khatulistiwa
37. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia
38. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)

Pribadi

1. Aar Sumardiono
2. Abadi Nugroho
3. Agnes Sri Poerbasari
4. ​​Andy Yentriyani
5. Ahmad Nurcholish
6. Aip Saifullah
7. Akmal Taher
8. Alamsyah M Dja’far
9. Ali Akbar Al Afghani
10. Andar Nubowo
11. Antarini Arna
12. Alif Iman Nurlambang
13. Andrini
14. Anggi Afriansyah
15. ⁠Aria W. D. Loekito
16. Arief Surowidjojo
17. Atas Hendartini Habsjah
18. Catharina Widyasrini
19. Debra H. Yatim
20. Desiana Samosir
21. Dewi Kanti
22. Dhitta Puti Sarasvati R.
23. Dian Febriansah
24. Dian Noeswantari
25. Diyah Wara Restiyati
26. Doni Koesoema A.
27. Dyah Indrapati
28. Desiana Samosir
29. Endang Yuliastuti
30. Ennie D Satoto
31. Era Purnama Sari
32. Erlina Ch D Pardede
33. Ettie Kusharyati
34. Fachrurozi Majid
35. Fawwaz Ibrahim
36. Fanny S. Alam
37. Fransiska Susilawati
38. ⁠Gama Andrea
39. Halili Hasan
40. Henny Supolo Sitepu
41. Ifa Hanifa Misbach
42. Ilma Sovri Yanti
43. ⁠Ilse Maria
44. Iman Zanatul Haeri
45. Indah Nova Ida manurung
46. Indri Sri Sembadra
47. Joachim Dwiheru
48. Judhi Kristantini
49. Julia Suryakusuma
50. Karina Adistiana
51. Linda Hamid
52. Lili Santoso
53. Lilik HS
54. Lulu Van Salimah
55. Mayling Oey Gardiner
56. Maya Sayuti
57. Malik Sjafei Saleh
58. Maria Hartiningsih
59. Meilihanny Sosrowardoyo
60. Meiwita Budiharsana
61. Miftahul Huda
62. Myra Diarsi
63. Misiyah
64. Muhamad Dhofier
65. Muhammad Mukhlisin
66. Musdah Mulia
67. Natalia Soebagio
68. Nanda Dwinta Sari
69. Nong Darol Mahmada
70. Nina Prawiro
71. Nugroho F Yudho
72. Omi Komaria Madjid
73. Pamela Cardinale
74. Ratna Saptari
75. Rizal Lubis
76. Sandra Hamid
77. Sandra Moniaga
78. ⁠Sari Chan
79. Sekar Pireno Ks
80. Sita Subiyakto
81. Sita Supomo
82. Sita Sudarto
83. Sjenny Hartono
84. Sri Wahyaningsih
85. Steve Ginting
86. Supriatna
87. Suraji
88. Syafira Khairani
89. Tati Krisnawaty
90. Theresia Angletjien
91. Thya Bhintarti
92. Tini Hadad
93. Tunggal Pawestri
94. Wieke Dwiharti
95. Weilin Han
96. Yulia Sugandi
97. Zumrotin K Susilo

Narahubung
Muhammad Mukhlisin
Direktur Eksekutif YCG
Email: m.mukhlisin@cahayaguru.or.id

Fawwaz Ibrahim
Advokasi Manajer YCG
Email: ibrahimfawwaz05@gmail.com