Kalawaca.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melayangkan kecaman keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian saat mengawal aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Mereka menyoroti insiden tersebut yang berujung pada tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat dampak bentrokan.
Dalam siaran pers resmi yang diterima Kalawaca.com, Jumat (29/8/2025), GMNI UIN Jakarta menilai penggunaan kekuatan seperti water cannon dan gas air mata dalam membubarkan massa merupakan praktik anti-demokrasi. Menurut mereka, tindakan tersebut secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia (HAM).
Organisasi mahasiswa itu mendasarkan argumennya pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 tentang kebebasan berekspresi, serta Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 yang seharusnya menjadi pedoman aparat dalam menghormati hak berkumpul.
“Tragedi ini menambah daftar panjang kasus represif aparat sepanjang tahun 2025. Negara semestinya menjamin hak rakyat untuk menyuarakan pendapat, bukan malah membungkamnya dengan kekerasan,” tegas GMNI dalam pernyataannya.
Atas dasar itu, GMNI UIN Jakarta merilis tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat keamanan. Pertama, menghentikan segala bentuk kekerasan aparat dalam penanganan aksi massa. Kedua, menolak praktik pembungkaman demonstrasi sebagai upaya mengekang demokrasi. Ketiga, mendesak pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat, bukan mengabaikannya.
GMNI UIN Jakarta menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup jika ada jaminan kebebasan bersuara bagi rakyat tanpa adanya ancaman intimidasi maupun kekerasan dari aparat negara.
