Kalawaca.com – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya penguatan standar keselamatan transportasi nasional, khususnya di sektor pelayaran, serta perlunya penetapan prioritas penggunaan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Tahun Anggaran 2026.
Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kemenhub terkait pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN 2026 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Lasarus menjelaskan, Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran dari Rp24,40 triliun menjadi Rp28,48 triliun sesuai Nota Keuangan RAPBN 2026. Namun, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal Kemenhub yang mencapai Rp48,89 triliun.
“Keterbatasan fiskal ini menuntut Kemenhub benar-benar menetapkan prioritas, terutama untuk pembangunan konektivitas dan pemenuhan subsidi transportasi bagi masyarakat,” tegasnya.
Lasarus menyoroti sejumlah persoalan mendesak, mulai dari keselamatan pelayaran hingga konektivitas logistik nasional. Ia menyinggung dua kecelakaan kapal yang baru-baru ini terjadi di Selat Bali dan Sulawesi Utara, yang dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
“Ini penyakit menahun yang tidak pernah bisa diselesaikan. Kami titip pesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan, termasuk pengawasan KSOP di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Lasarus meminta Kemenhub memastikan subsidi transportasi tetap menjadi prioritas, khususnya untuk angkutan laut, udara, dan kereta api di wilayah timur Indonesia.
Menurutnya, layanan perintis tidak boleh terhenti karena menyangkut distribusi barang dan mobilitas masyarakat di daerah terpencil.
“Kalau subsidi perintis tidak terpenuhi, masyarakat di wilayah timur akan mengalami kesulitan luar biasa,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Lasarus juga menekankan pentingnya percepatan penyediaan angkutan massal perkotaan sebagai solusi kemacetan dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Meski jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas menurun, rata-rata masih terdapat 26 korban jiwa setiap hari di seluruh Indonesia.
“Ini menunjukkan pekerjaan kita di sektor transportasi darat masih sangat besar. Roadmap angkutan umum harus segera diwujudkan agar masyarakat lebih memilih transportasi publik dibanding kendaraan pribadi,” ujarnya.
Komisi V DPR juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan di pelabuhan, terminal, dan bandara, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perhubungan laut sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembahasan RAPBN 2026 ini agar aspirasi rakyat, baik yang disampaikan melalui anggota DPR, pemerintah daerah, maupun langsung dari masyarakat, benar-benar terakomodasi dalam kebijakan transportasi nasional,” pungkas Lasarus.
