Kalawaca.com – IX DPR RI menggelar audiensi dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), serta Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) untuk membahas evaluasi dan rekomendasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai program yang baru berjalan sembilan bulan itu masih menghadapi banyak kendala. Ia menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program masih dalam tahap awal pembentukan dan belum memiliki struktur yang kuat.
“Baru sembilan bulan, wajar kalau masih banyak kekurangan. BGN ini kan badan baru, perangkatnya pun masih terpusat di pusat, belum ada perwakilan di daerah,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Meski demikian, Putih mencatat adanya kemajuan di beberapa daerah yang mulai membangun koordinasi lintas instansi. Sebagai contoh, di Batam, dinas kesehatan dan pendidikan sudah berkolaborasi dalam menangani kasus-kasus gizi.
Ia menegaskan, tantangan gizi dan kesehatan di Indonesia sangat kompleks, terutama dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gizi seimbang, termasuk konsumsi buah dan sayur, masih menjadi persoalan utama.
Politisi Partai Gerindra itu juga menekankan perlunya penambahan tenaga profesional di bidang gizi agar program MBG bisa berjalan lebih optimal. Rekomendasi yang diberikan, lanjutnya, tidak hanya ditujukan kepada BGN, tetapi juga kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.
“Ini catatan penting, tidak hanya untuk BGN sebagai penyelenggara, tapi juga kementerian lain dalam hal sosialisasi gizi. Pemenuhan SDM kesehatan di bidang gizi juga harus didorong,” pungkasnya.
