Kalawaca.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang ditargetkan ditetapkan pada penutupan masa persidangan, 2 Oktober 2025.
“Pertama, DPR mendorong pemerintah mempercepat kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di seluruh NKRI. Kedua, membentuk badan pelaksana penyelesaian reforma agraria. Ketiga, DPR akan membentuk Pansus konflik agraria pada akhir masa persidangan, 2 Oktober 2025,” ujar Dasco.
Demikian disampaikan olehnya, seusai pertemuan dengan sejumlah menteri serta audiensi bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Serikat Petani Pasundan (SPP) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Sekjen KPA, Dewi Kartika, menegaskan bahwa momentum Hari Tani Nasional harus menjadi pengingat bahwa agenda reforma agraria belum dijalankan secara serius.
“Setiap 24 September kami turun aksi di Jakarta maupun daerah, untuk mengingatkan DPR dan pemerintah bahwa reforma agraria belum dijalankan. Padahal tanpa itu, cita-cita Pasal 33 UUD 1945 tidak akan pernah terwujud,” tegas Dewi.
Ia menuturkan, KPA selama 31 tahun mendorong agenda reforma agraria, termasuk menyerahkan data prioritas seluas 1,7 juta hektar kepada Presiden. Namun, ketimpangan masih tajam: lebih dari 17 juta petani gurem belum tersentuh kebijakan, sementara tanah didominasi PTPN, BUMN, swasta, hingga proyek strategis nasional. Gugus Tugas Reforma Agraria pun dinilai tidak optimal.
Karena itu, Dewi mendorong pembentukan badan pelaksana reforma agraria yang bersifat lintas sektor dan ad-hoc, dengan melibatkan gerakan masyarakat sipil, serikat petani, dan masyarakat adat.
“Badan ini harus bekerja partisipatif, bukan tertutup. Fokusnya redistribusi tanah, penyelesaian konflik, dan pengembangan ekonomi pasca konflik. Kalau tidak, reforma agraria hanya akan jadi jargon,” pungkasnya.
