Kalawaca.com – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan agar seluruh kementerian dan lembaga yang hadir dalam kunjungan kerja reses di Batam, Kepulauan Riau, tidak berhenti pada wacana semata.
Ia meminta agar berbagai program yang dijalankan dievaluasi secara menyeluruh agar tetap relevan dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.
“Ya, ada beberapa program yang itu tidak tepat sasaran. Lingkungan strategis berubah, keadaan berubah,” ujar Willy dalam keterangan tertulis, pada Senin (6/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta para kepala kantor wilayah terkait di Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Kantor Imigrasi Batam.
Salah satu program yang disoroti Willy adalah pembangunan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dinilainya sudah tidak relevan dengan perkembangan era digital.
“Posbakum itu kan sekarang sudah zaman digital. Posko itu saya bilang tadi ada di tangan kita. Kenapa tidak declare saja? Dan sekarang kan ada fenomena viral no justice. Masa kita bertindak harus berdasarkan viral dulu? Nah, ya kita bikin kanalnya,” jelas politisi Fraksi NasDem itu.
Selain Posbakum, Willy juga menilai program desa binaan dari Imigrasi tidak tepat sasaran karena banyak wilayah tersebut justru menjadi area transit.
Ia menegaskan bahwa setiap program harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah. “Spiritnya yang harus tetap sama, tapi konteks itu bisa berbeda-beda. Jadi itu yang perlu kita periksa. Tidak harus kacamata kuda untuk menerjemahkannya di daerah. Nanti temuan-temuan ini pada masa sidang berikut akan kita evaluasi untuk disampaikan kepada kementerian,” tegasnya.
Willy menilai komunikasi yang efektif antara DPR, kementerian, dan lembaga sangat penting agar kebijakan yang dijalankan lebih kompatibel dan tidak kaku.
“Birokrat ini kan ada sebuah hal yang mereka pegang. Kalau perintah, jalan. Mau hujan, mau panas, tabrak. Tapi satu sisi kita harus ngomong, ‘Eh, ini tidak kompatibel. Ini tidak relevan’,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kepulauan Riau, khususnya Batam, harus menjadi etalase pelayanan publik dan penegakan hukum, terutama di bidang keimigrasian, pemberantasan perdagangan orang, dan narkotika.
“Demokrasi itu kan membutuhkan best practice. Best practice itu yang butuh kita eksekusi di sini bersama-sama,” ujarnya.
Willy juga menambahkan bahwa peningkatan standar pelayanan publik di Batam merupakan hal penting, mengingat wilayah ini bersinggungan langsung dengan negara-negara tetangga yang memiliki standar tinggi.
“Halaman kami harus bersih. Senyuman kami bukan hanya ramah, tapi ini loh buktinya. Karena kita langsung di-challenge dengan negara tetangga. Ini motivasi kita sama-sama, ayo kita bersaing dalam konteks pelayanan dengan negara tetangga,” pungkasnya.
