Kalawaca.com – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mendesak Kementerian Kehutanan mengambil tindakan tegas terkait banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia meminta pemerintah menghentikan izin pembukaan hutan secara permanen sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
Dalam rapat bersama Kemenhut di Gedung DPR RI, Titiek menilai kebijakan moratorium pembukaan hutan tidak cukup karena hanya bersifat sementara. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus mampu mencegah penebangan hutan secara total.
“Kalau moratorium hanya menghentikan sementara, nanti bisa dibuka kembali. Kami ingin tidak ada lagi aktivitas penebangan,” tegas Titiek dalam rapat tersebut, Kamis (4/12/2025).
Ia juga menegur para pengusaha agar tidak lagi mencari keuntungan dari aktivitas pembalakan. Titiek menyarankan agar pelaku usaha beralih ke sektor lain yang memiliki potensi besar tanpa merusak lingkungan.
“Pengusaha carilah peluang lain. Tanam padi, jagung, atau usaha lainnya. Jangan lagi menebang pohon kita,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli melaporkan bahwa ada 12 perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir di wilayah Sumatera. Temuan itu berasal dari hasil investigasi Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan terhadap pihak-pihak yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor tersebut.
“Gakkum Kehutanan sedang menyelidiki subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam kejadian banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” ujar Raja Juli dalam rapat.
