PENDIDIKAN dewasa ini semakin direduksi menjadi persoalan angka, biaya, dan efisiensi. Sekolah dituntut tertib secara administratif dan sehat secara finansial. Namun, di balik tuntutan tersebut, posisi guru justru sering berada pada titik paling rentan. Di ruang publik, guru kerap diagungkan sebagai pilar peradaban dan penentu masa depan bangsa.
Akan tetapi, dalam realitas sehari-hari, banyak guru, terutama guru honorer dan guru di lembaga pendidikan swasta, diberikan kondisi keadaan harus bertahan hidup dalam kondisi kesejahteraan yang jauh dari layak.
Memang, sebagian guru memperoleh penghasilan yang mendekati atau setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Namun, tidak sedikit pula yang menerima pendapatan jauh di bawah standar kebutuhan hidup dasar. Kondisi ini menjadi ironi jika dibandingkan dengan proses panjang untuk menjadi seorang guru.
Pendidikan tinggi yang ditempuh menuntut pengorbanan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran. Proses tersebut bukan sekadar formalitas akademik, melainkan persiapan untuk memikul tanggung jawab intelektual dan moral dalam mendidik manusia.
Sayangnya, setelah menyandang identitas sosial sebagai “guru”, penghargaan yang diterima sering kali disederhanakan menjadi angka nominal yang tidak sebanding dengan beban kerja dan ekspektasi yang dilekatkan.
Dalam praktiknya, guru dituntut bekerja hampir tanpa jeda. Jam mengajar, tugas administratif, hingga keterlibatan kelembagaan menjadi rutinitas harian, kerap tanpa diiringi jaminan kesejahteraan yang memadai.
Situasi ini berisiko menempatkan guru bukan sebagai subjek yang dimuliakan dalam sistem pendidikan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme yang terus dieksploitasi. Persoalan ini tidak cukup dijelaskan dengan alasan keterbatasan anggaran semata, tetapi juga berkaitan dengan cara sistem pendidikan memandang, memperlakukan, dan memanusiakan guru.
Masalah semakin kompleks ketika makna pengamalan ilmu mengalami penyempitan. Dalam tradisi keilmuan dan keagamaan dikenal konsep ilmu yang bermanfaat. Namun, dalam praktik, istilah ini kerap disalahpahami. Pengabdian, keikhlasan, mengamalkan ilmu, atau mencari keberkahan sering dijadikan dalih untuk menormalisasi ketidakadilan.
Ketika kondisi tersebut terus dibiarkan atas nama nilai-nilai luhur, pengabdian perlahan berubah menjadi pembenaran moral dan bahkan religius atas praktik yang merugikan guru.
Padahal, guru tetaplah manusia. Ia memiliki hak dan tanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya: menafkahi, melindungi, serta memastikan kehidupan yang layak dan bermartabat. Aspek ini kerap terpinggirkan, seolah-olah prinsip keadilan berlaku bagi banyak pihak, tetapi tidak sepenuhnya bagi guru.
Perlu ditegaskan, bahwa tidak semua sekolah, lembaga pendidikan swasta, atau pesantren berada dalam kondisi yang sama. Banyak institusi yang sungguh-sungguh berupaya memperjuangkan kesejahteraan guru di tengah keterbatasan yang ada.
Namun, fakta bahwa persoalan ini masih terjadi secara luas, terutama di daerah, menunjukkan adanya problem struktural yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh negara maupun masyarakat.
Membicarakan kesejahteraan guru bukanlah upaya menyudutkan lembaga pendidikan, melainkan pengingat bahwa pendidikan tidak dapat dibangun di atas pengorbanan sepihak. Guru bukan sekadar simbol pengabdian, melainkan manusia dengan kebutuhan, tanggung jawab, dan hak untuk hidup layak.
Jika sistem pendidikan terus berjalan tanpa memperhitungkan hal ini, maka yang sedang dibangun bukanlah peradaban yang berkeadilan, melainkan kebiasaan panjang untuk terus menutup mata.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu: semakin sedikit orang yang bersedia bertahan menjadi guru, dan semakin banyak yang memilih beralih ke profesi lain demi kehidupan yang lebih manusiawi bagi diri dan keluarganya.
Achmad Thoriq, Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang
