Kalawaca.com – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpurnas) Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) yang berlangsung di Palangkaraya, 3–6 Juli 2025, menjadi platform penting bagi Pergerakan Sarinah untuk menyuarakan pandangannya. Melalui perwakilannya, Pergerakan Sarinah menyoroti peran strategis perempuan dalam kepemudaan dan secara tegas mendukung usulan pembentukan kementerian khusus pemuda.
Yully Khusniah, yang hadir mewakili Ketua Umum Pergerakan Sarinah sekaligus unsur organisasi perempuan, menyampaikan pandangannya mengenai representasi perempuan dalam forum kepemudaan. Ia mengkritik praktik yang sering menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap simbolis.
“Jangan sampai perempuan hanya dijadikan simbol di forum-forum pemuda,” tegas Yully. Ia mendesak agar perempuan dipastikan turut duduk dalam setiap proses, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, keterlibatan perempuan harus substantif dan bukan sekadar memenuhi kuota.
Selain itu, Yully juga mengingatkan agar KNPI kembali ke khitahnya sebagai wadah pemersatu, bukan sekadar menjadi aktor politik yang mereplikasi struktur partai. “KNPI wajib menjadi ruang tumbuhnya organisasi pemuda yang mandiri, kreatif, dan profesional, menyesuaikan dengan potensi riil di daerah masing-masing,” imbuhnya.
Terkait usulan pembentukan kementerian khusus pemuda yang disampaikan Ketua DPP KNPI Ryano Panjaitan, Pergerakan Sarinah menyatakan dukungan penuh. Yully Khusniah meyakini bahwa lembaga setingkat kementerian akan memperkuat efektivitas kebijakan kepemudaan agar lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data.
“Dengan lembaga yang berdedikasi khusus, kebijakan dapat dirancang lebih fokus, akuntabel, dan berdampak luas,” ucapnya.
Meskipun memberikan dukungan, Yully juga memaparkan sejumlah tantangan mendesak yang harus diantisipasi. Ini termasuk potensi tumpang tindih kewenangan dengan kementerian lain yang bisa menciptakan birokrasi kompleks, keterbatasan anggaran serta isu transparansi di tingkat daerah, tarik-menarik politik sektoral di internal organisasi kepemudaan, serta tantangan dalam koordinasi antarlembaga.
Gagasan dan desakan ini mengemuka di tengah potret kondisi pemuda nasional yang masih kompleks. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah pemuda usia 16–30 tahun pada 2023 mencapai 64,16 juta jiwa atau 23,18% dari total penduduk Indonesia.
Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda menunjukkan tren menurun dari 13,41% pada 2023 menjadi 12,24% pada 2024, mayoritas dari mereka masih bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial. Sementara itu, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada 2024 yang berada di angka 56,33%, tercatat masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebesar 57,67%.
Rapimpurnas DPP KNPI tahun ini, dengan masukan kuat dari Pergerakan Sarinah, menggarisbawahi urgensi transformasi kelembagaan pemuda di Indonesia—menuju wadah yang lebih inklusif, inovatif, dan berkeadilan gender.
