WONOSOBO, KALAWACA.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wonosobo Melawan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gerbang Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Wonosobo pada Jumat (26/6/2026). Aksi yang berlangsung hingga pukul 18.00 WIB ini membawa belasan tuntutan, mulai dari infrastruktur jalan hingga tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa yang terdiri dari elemen mahasiswa (PMII dan Unsiq), komunitas pengemudi ojek online (ojol), guru honorer, serta elemen masyarakat sipil lainnya, berkumpul sejak siang hari demi menyuarakan aspirasi mereka langsung ke pemerintah daerah.
Bawa 11 Tuntutan, Dari Jalan Rusak hingga Kesejahteraan Ojol
Koordinator aksi menegaskan bahwa kedatangan mereka membawa dinamika keresahan masyarakat Wonosobo yang terbagi dalam 4 tuntutan nasional dan 7 tuntutan daerah.
Salah satu isu lokal yang paling disorot adalah buruknya infrastruktur di Kabupaten Wonosobo. Perwakilan massa dari pengemudi ojol mengeluhkan rusaknya jalan kabupaten yang sangat mengganggu mata pencaharian mereka. Berdasarkan data aliansi, jalan rusak di wilayah tersebut diklaim mencapai 400 kilometer lebih.
Selain itu, massa juga menuntut jaminan sosial bagi para pekerja informal (driver ojol), keberpihakan anggaran daerah bagi nasib guru honorer, hingga mengkritisi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wonosobo agar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.
Bupati Absen, Sekda Temui Massa dan Minta Data Valid
Hingga petang hari, Bupati Wonosobo dilaporkan tidak dapat menemui massa aksi secara langsung karena agenda lain. Perwakilan pemerintah daerah akhirnya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo, One Andang Wardoyo, yang keluar menemui dan berdialog dengan para demonstrator.
Menanggapi berbagai tuntutan dan riuh isu di lapangan—termasuk tudingan miring seputar dugaan monopoli atau kepemilikan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) oleh pejabat daerah—Sekda Andang memberikan klarifikasi tegas. Ia meminta agar seluruh elemen masyarakat tidak melempar tuduhan tanpa dasar hukum dan data yang jelas.
“Setiap dugaan penyimpangan, termasuk seputar jalannya program strategis nasional di daerah, harus disampaikan berdasarkan data yang valid, bukan sekadar asumsi di media sosial,” tegas Sekda Wonosobo, One Andang Wardoyo, di hadapan massa aksi, Jumat (26/6).
Andang juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki mekanisme pengawasan berlapis dan terbuka jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran administratif maupun hukum dalam program-program pemerintah.
“Jika ada dugaan penyelewengan, mekanismenya jelas. Harus diperiksa terlebih dahulu secara resmi oleh lembaga yang berwenang, baik melalui Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun BPKP. Kami terbuka terhadap kritik, asalkan prosesnya sesuai jalur yang konstitusional,” tambahkan Andang.
Aksi unjuk rasa berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat dan membubarkan diri secara tertib setelah perwakilan mereka menyampaikan poin-poin tuntutan secara tertulis kepada pihak Sekretariat Daerah. (Red/Kalawaca)
Sumber rujukan: Laporan Lapangan Aksi Wonosobo Melawan & Liputan Pemberitaan Tribun Jateng Juni 2026.
