AMDB Desak Kejari Depok Usut Dugaan Korupsi Lahan TPU

Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) Eman Sutriadi, pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan staf Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak boleh berhenti pada pengumpulan keterangan. Penyidik harus menelusuri seluruh rangkaian proses, mulai dari pemenuhan kewajiban pengembang, penguasaan lahan, pencatatan aset, hingga mekanisme penyerahannya kepada pemerintah daerah.

Avatar Irfan Ahdiyat

4 menit baca

DEPOK, KALAWACA.COM — Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menggelar aksi mimbar bebas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, kompleks perkantoran Boulevard GDC, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan dan penyerahan lahan TPU (tempat pemakaman umum) yang bersumber dari kewajiban pengembang perumahan di Kota Depok.

Ketua AMDB Eman Sutriadi menyebut persoalan lahan TPU bukan sekadar urusan administrasi aset. Menurut dia, persoalan ini menyangkut integritas tata kelola pemerintahan, perlindungan kepentingan publik, dan pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan daerah.

“Kami mendesak Kejari Depok mengusut dugaan korupsi lahan TPU ini sampai tuntas. Aset yang seharusnya menjadi fasilitas publik tidak boleh kehilangan kejelasan status maupun pertanggungjawaban hukumnya,” tegas Eman.

Pemeriksaan tak boleh berhenti pada keterangan

Eman menilai pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan staf Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak boleh berhenti pada pengumpulan keterangan. Penyidik, katanya, perlu menelusuri seluruh rangkaian proses: pemenuhan kewajiban pengembang, penguasaan lahan, pencatatan aset, hingga mekanisme penyerahannya kepada pemerintah daerah.

“Jangan hanya memeriksa orang per orang, tetapi bongkar konstruksi persoalannya. Telusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan,” katanya.

Aksi mimbar bebas AMDB di depan Kantor Kejaksaan Negeri Depok

Eman juga menekankan pentingnya menelusuri pertanggungjawaban pejabat lintas periode. Pergantian jabatan, menurut dia, tidak boleh memutus kesinambungan pemeriksaan terhadap kebijakan dan pengelolaan aset pada masa sebelumnya.

“Jangan sampai tanggung jawab administratif maupun hukum saling dilempar. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus mempertanggungjawabkannya berdasarkan ketentuan hukum, tanpa perlakuan istimewa,” ujarnya.

Nilai lahan harus diuji lewat audit

Eman turut menyoroti potensi nilai ekonomi lahan TPU yang diduga bermasalah. Penyidik, kata dia, perlu menguji luas, legalitas, nilai ekonomi, status penguasaan, serta kesesuaian antara kewajiban pengembang dan realisasi penyerahan aset.

Menurut Eman, dugaan kerugian yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah harus dibuktikan melalui audit dan perhitungan resmi. “Jangan sampai aset bernilai besar tidak jelas keberadaan dan pertanggungjawabannya, sementara masyarakat kehilangan hak atas fasilitas publik,” tuturnya.

Keterangan sumber di BKD

Seorang staf bidang aset yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut sejumlah pejabat dan pegawai BKD Kota Depok telah dimintai keterangan oleh Kejari Depok. Menurut sumber itu, mereka mencakup mantan kepala bidang pengelolaan aset, pejabat penggantinya, pejabat tingkat subbidang, staf aktif, hingga pegawai yang telah pensiun. Pemeriksaan, katanya, dimulai dari mantan kepala bidang, disusul penggantinya.

“Kasubbid juga, termasuk saya dan staf yang sudah pensiun pun dimintai keterangan,” ujar sumber tersebut.

Sumber yang sama menyebut sejumlah pihak ketiga yang diduga berkaitan dengan pengadaan atau pengelolaan lahan TPU di Kecamatan Sawangan juga dimintai keterangan. “Ada beberapa orang itu, semuanya yang di wilayah Kecamatan Sawangan,” jelasnya.

Keterangan sumber ini belum terkonfirmasi. Tanggapan resmi Kejari Depok mengenai ruang lingkup pemeriksaan dan keterkaitan masing-masing pihak belum tercantum dalam laporan ini.

Tuntutan transparansi

Eman berpandangan, dugaan penyimpangan ini harus menjadi momentum mengevaluasi sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Menurut dia, kewajiban pengembang menyediakan fasilitas pemakaman tidak cukup dibuktikan lewat dokumen administratif, tetapi harus dipastikan melalui legalitas, pencatatan, dan penyerahan aset yang sah.

“Pemerintah harus memastikan setiap kewajiban pengembang benar-benar terealisasi. Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka ruang penyimpangan terhadap aset yang menjadi hak masyarakat,” tuturnya.

AMDB juga meminta Kejari Depok menjaga independensi penyidikan dan menyampaikan perkembangan perkara secara proporsional kepada publik. Transparansi, kata Eman, merupakan bagian dari akuntabilitas penegakan hukum tanpa harus mengabaikan kerahasiaan materi penyidikan.

“Kami tidak meminta intervensi terhadap penyidikan. Kami hanya menuntut kepastian bahwa perkara ini ditangani secara serius, objektif, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai persoalan ini berhenti tanpa kejelasan,” tegasnya.

AMDB, kata Eman, akan terus mengawal proses hukum hingga ada kejelasan status aset dan pertanggungjawaban para pihak. “Jika ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu. Selamatkan aset daerah, lindungi hak masyarakat, dan ungkap seluruh fakta secara transparan. Penegakan hukum harus menghasilkan kepastian, bukan sekadar menjadi respons sesaat terhadap tekanan publik,” pungkasnya.

Menemukan kekeliruan? Ajukan koreksi atau hak jawab.

Avatar Irfan Ahdiyat