SERANG, KALAWACA.COM — Pemerintah Kabupaten Serang dan DPRD Kabupaten Serang, Banten, tengah menyusun peraturan daerah tentang pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Rancangan perda (raperda) itu merupakan prakarsa DPRD dan dimaksudkan memperkuat landasan hukum pembangunan fasilitas sekolah.
Pembahasan berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Rabu (4/11/2026). Agenda rapat adalah tanggapan fraksi-fraksi atas pendapat Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah terhadap raperda tersebut.
Pengawasan anggaran jadi sorotan
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas berharap perda itu kelak menjadi pedoman yang jelas. “Raperda yang telah disusun ini nantinya dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program-program kerakyatan,” ujarnya, seperti dilaporkan ANTARA.
Najib juga meminta pelaksanaan program dan penggunaan APBD diawasi bersama agar efektif, transparan, dan tepat sasaran. “Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak memberikan hasil optimal,” katanya. Menurut dia, orientasi perda harus jelas, yakni memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Juru bicara DPRD Medi Subandi menyatakan seluruh fraksi mengapresiasi masukan bupati dan berharap kerja sama eksekutif dan legislatif berlanjut hingga raperda ditetapkan menjadi perda.
Yang belum terjawab
Pemberitaan ANTARA belum memuat rincian isi raperda, seperti standar minimal sarana sekolah, skema pendanaan, atau mekanisme pengaduan warga bila fasilitas sekolah rusak. Rincian itu akan menentukan apakah perda benar-benar mengubah kondisi sekolah di lapangan.
Bagi orang tua dan guru, raperda ini layak dipantau sejak tahap pembahasan. Perda tentang sarana pendidikan menyangkut hal yang dirasakan langsung di sekolah: ruang kelas, toilet, perpustakaan, dan keselamatan bangunan.




