JAKARTA, KALAWACA.COM — Sampah warga Jakarta akan tetap berakhir di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, setidaknya lima tahun lagi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang di Balai Kota Jakarta, Senin (26/10/2026).
Untuk lima tahun ke depan, Pemprov DKI menyepakati kompensasi sekitar Rp362 miliar bagi Kota Bekasi. “Yang jelas disepakati bahwa lima tahun ke depan kurang lebih sekitar Rp362 miliar,” kata Tri, seperti dikutip Suara.com.
Perpanjangan ini menunjukkan Jakarta belum punya jalan keluar selain Bantargebang. Bagi warga di sekitar TPST, kesepakatan itu berarti beban lingkungan masih akan mereka tanggung, dengan kompensasi sebagai gantinya.
Untuk pemulihan lingkungan dan fasilitas warga
Menurut laporan Suara.com, kompensasi digunakan untuk pemulihan lingkungan dan penanganan dampak sosial bagi warga sekitar TPST. Kerja sama juga mencakup pembangunan sarana publik di Bekasi, seperti jalan, saluran air, mitigasi bencana, layanan kesehatan, dan pendidikan. Capaiannya akan dipantau melalui indikator kinerja utama.
Besaran kompensasi 2027 dihitung berdasarkan tonase sampah, tarif retribusi, dan faktor penyesuaian yang disepakati kedua pihak. Besaran untuk 2028–2031 akan diputuskan paling lambat Januari 2027.
“Persoalan sampah ini harus kita kelola bersama,” kata Pramono. Tri menyampaikan hal senada. “Persoalan sampah adalah persoalan bersama yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing,” ujarnya. Ia juga meminta kajian bersama untuk menentukan teknologi yang tepat agar timbunan sampah lama di Bantargebang dapat ditangani lebih cepat.
Lebih dari 9.000 ton per hari
Menurut laporan Jawa Pos, sampah warga Jakarta telah melebihi 9.000 ton per hari. Pasokan harian ke Bantargebang disebut berkurang 500 ton per hari setelah berlakunya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
Instruksi itu mewajibkan warga memilah sampah menjadi empat kategori: organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu. Saat mengumumkannya pada Mei 2026, Pemprov DKI menyatakan Bantargebang hanya akan menerima sampah residu mulai 1 Agustus 2026. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat diolah kembali, seperti popok sekali pakai dan tisu kotor.
Pengurangan 500 ton itu baru sebagian kecil dari total sampah harian Jakarta. Sejak awal, kebijakan pemilahan ini sudah mendapat catatan. Direktur Bank Sampah Nusantara LPBI PBNU Rustam Puha menilai pemilahan belum didukung sarana di tingkat RT dan RW, seperti tempat penampungan terpisah dan gerobak sampah.
“Pemerintah perlu mendukung infrastruktur hingga tingkat RT ini, supaya masyarakat terbiasa gerakan pilah sampah,” kata Rustam kepada NU Online pada Mei 2026. Tanpa alur pengolahan yang jelas, menurut dia, pemilahan hanya memindahkan masalah dari rumah tangga ke tempat penampungan sementara.
Bergantung pada APBD
Penyaluran kompensasi disebut menjadi prioritas dalam APBD DKI. Namun, pembahasan APBD DKI 2027 sedang ditunda. Menurut Berita Jakarta, DPRD dan tim anggaran Pemprov menunggu kepastian dana bagi hasil dari pemerintah pusat, yang penurunannya menimbulkan defisit Rp641,66 miliar, serta persetujuan penerbitan obligasi daerah.
Dengan kerja sama yang kini berlaku hingga lima tahun ke depan, pertanyaan bagi Jakarta tidak lagi sekadar di mana sampah dibuang. Yang lebih mendesak: seberapa cepat kota ini bisa mengurangi sampah yang dikirim ke Bantargebang.
