KALIMANTAN SELATAN, KALAWACA.COM — Sebuah esai di Jejak Rekam yang terbit 12 November 2026 mempertanyakan cara menilai keberhasilan program tanggung jawab sosial (CSR) Adaro di Kabupaten Balangan dan Tabalong. Penulisnya, Sugianoor, berpendapat CSR semestinya diukur dari kemandirian warga, bukan dari banyaknya aset yang diserahkan. Tulisan ini adalah opini; kesimpulannya milik penulis, dan Kalawaca belum memverifikasi seluruh datanya.
Argumen penulis
Menurut esai itu, CSR Adaro sering dipertontonkan, tetapi keberlanjutan dan ketepatan sasarannya jarang diaudit terbuka. Penulis juga memperingatkan CSR bisa bergeser menjadi agenda politik kepala daerah, terutama jika pemerataan diutamakan dibanding warga di lingkar terdekat tambang. Pola CSR yang reaktif, tulisnya, bekerja seperti pemadam kebakaran tanpa rencana pemulihan dan serah kelola.
Rumusannya ringkas: “CSR yang baik tidak berhenti pada penyerahan aset.”
Data yang disebut dalam esai
- Program Satu Desa Satu WiFi di Tabalong terealisasi di 61 desa pada 2025, lalu diperluas ke 121 desa pada 2026.
- Sambungan PDAM gratis di Balangan menjangkau 667 warga pada 2024–2025.
- Adaro disebut berencana membangun 100 unit rumah CSR secara bertahap di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong.
- Penulis mengutip studi Universitas Lambung Mangkurat (dikutip ANTARA): dana CSR Adaro dan mitra di Balangan pada 2019–2023 tercatat Rp57,94 miliar, dengan kepuasan tertinggi di sektor kesehatan (93,5 persen) dan pendidikan (90,76 persen).
Esai juga memuat angka dari laporan keberlanjutan Adaro, tetapi satu nilai muncul untuk dua tahun berbeda, sehingga angka itu tidak dimuat di sini sampai dicek ke dokumen aslinya.
Enam usulan reformasi
Penulis mengusulkan dewan CSR independen, pemetaan kebutuhan berbasis wilayah dampak, indikator hasil (outcome), rencana serah kelola, dasbor publik, dan pengambilalihan layanan dasar oleh APBD. Ia menyinggung Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanpa membahas penerapannya.
Suara yang belum hadir
Adaro, Pemkab Balangan, Pemkab Tabalong, dan warga lingkar tambang belum dimintai tanggapan atas tuduhan penulis. Pertanyaan yang layak diajukan kepada mereka: bagaimana program dipilih dan dievaluasi, apakah ada rencana serah kelola untuk WiFi dan rumah CSR, dan apakah dokumen perencanaan CSR dapat diakses publik. [HAK JAWAB: Adaro, Pemkab Balangan, Pemkab Tabalong. PERLU VERIFIKASI: seluruh angka yang dikutip dari esai]
