JAKARTA, KALAWACA.COM — Warga yang harus menyerahkan fotokopi dokumen yang sama ke banyak kantor pemerintah dijanjikan tidak lagi mengalaminya. Janji itu bertumpu pada Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) yang mulai disosialisasikan pemerintah di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
DPR dan pemerintah mengesahkan UU SDI pada 6 Oktober 2026. Undang-undang ini mengatur agar data antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa saling terhubung dan dipakai ulang secara sah, sehingga layanan publik lebih efisien dan beban administrasi warga berkurang.
Interoperabilitas, bukan pemusatan
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut interoperabilitas, yakni kemampuan sistem yang berbeda untuk saling terhubung dan bertukar data dengan standar yang sama, sebagai prasyarat utama UU SDI. Untuk itu Komdigi menyiapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang ditopang Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah.
Meutya menegaskan keterhubungan tidak berarti semua basis data dipindahkan ke satu instansi. UU SDI menganut prinsip data remains at source: setiap instansi tetap mengelola datanya sendiri dan bertanggung jawab atas mutu, pemutakhiran, dan keabsahannya. Pertukaran data mensyaratkan definisi metadata yang sama, kode referensi yang seragam, kontrol akses, dan ketertelusuran data.
“Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Meutya.
Pandangan dari kementerian lain
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai interoperabilitas menjadi kunci mengatasi “missing link” data antara pusat dan daerah. Menteri PANRB Rini Widyantini, seperti dikutip Kontan, menyebut UU SDI memperluas pertukaran data hingga ke korporasi dan badan hukum publik, dengan tetap memenuhi standar keamanan dan klasifikasi data.
Menurut keterangan Bappenas yang dimuat InfoPublik, UU ini juga memuat sanksi berjenjang dan ruang partisipasi masyarakat, dan disebut sebagai undang-undang tentang hak warga negara, bukan sekadar soal teknologi dan birokrasi.
Privasi menjadi taruhan
Makin banyak data yang mengalir antarinstansi, makin besar pula risikonya bila keamanan lemah. Meutya menyatakan pelaksanaan UU SDI harus selaras dengan UU Pelindungan Data Pribadi dan UU ITE. Setiap instansi perlu menetapkan penanggung jawab serta memperjelas perannya sebagai pengendali atau prosesor data pribadi.
Pekerjaan rumah berikutnya adalah aturan turunan dan kesiapan pemerintah daerah. Bagi warga, ukurannya sederhana: apakah dalam beberapa tahun ke depan mereka benar-benar tidak lagi diminta mengisi data yang sama berulang kali, dan apakah data itu aman.
