Yayasan Cahaya Guru Dorong Pemda Perkuat Peran Guru dan Anak Muda Wujudkan Kota Toleran

Di Konferensi Kota Toleran II Mimika, Yayasan Cahaya Guru mendorong pemerintah daerah memperkuat peran guru dan memberi ruang bagi anak muda dalam mewujudkan kota toleran.

Avatar Redaksi

4 menit baca

Muhammad Mukhlisin, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru, berbicara dalam Panel A Pendidikan, Toleransi dan Generasi Muda di Konferensi Kota Toleran II, Mimika
Muhammad Mukhlisin (kanan), Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru, berbicara dalam Panel A Konferensi Kota Toleran II di Mimika, Senin (16/11/2026). (Dok. Yayasan Cahaya Guru)

KALAWACA.COM, MIMIKA – Sekolah adalah tempat pertama sikap toleran disemai, tetapi juga bisa menjadi tempat pertama seorang anak diperlakukan berbeda karena agama dan keyakinannya. Pesan itu disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru (YCG), Muhammad Mukhlisin, dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II yang digelar SETARA Institute di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Mukhlisin menjadi narasumber sesi paralel tematik Panel A bertajuk “Pendidikan, Toleransi dan Generasi Muda” di Hotel Horison Diana, Mimika, Senin (16/11/2026), bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional.

Konferensi yang berlangsung pada 14–17 November 2026 itu dihadiri lebih dari 200 peserta dari 27 kabupaten dan kota, mulai dari pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), komunitas pemuda, hingga masyarakat sipil. KKT II dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika Johannes Rettob pada Minggu (15/11/2026) dan untuk pertama kalinya digelar di Indonesia bagian timur.

Suara 32 Guru dari 13 Provinsi

Dalam paparannya, Mukhlisin membawa hasil survei “Suara Guru” yang dihimpun YCG khusus untuk forum ini dari 32 guru jejaring YCG di 13 provinsi, dari Simalungun hingga Ambon dan Timor Tengah Utara.

Survei itu menunjukkan bahwa guru di berbagai daerah sudah bergerak, misalnya lewat asrama lintas agama di Ambon, peninjauan tata tertib sekolah berbasis hak asasi manusia di Pontianak, dan pentas budaya penghayat kepercayaan di Simalungun. Namun, 28 persen guru menyatakan tidak semua murid di sekolahnya mendapat pendidikan agama dari guru yang seagama.

“Guru sudah menyemai benih toleransi di kelasnya masing-masing. Tugas pemerintah daerah adalah merawat lahannya, agar benih itu tumbuh di setiap sekolah,” ujar Mukhlisin.

Peserta dari berbagai daerah mengikuti Panel A Pendidikan, Toleransi dan Generasi Muda di Konferensi Kota Toleran II, Mimika
Peserta dari berbagai daerah mengikuti Panel A “Pendidikan, Toleransi dan Generasi Muda” pada Konferensi Kota Toleran II di Hotel Horison Diana, Mimika, Senin (16/11/2026). (Dok. Yayasan Cahaya Guru)

Ia juga memaparkan data Monitoring Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Sekolah yang dikelola YCG. Data itu mencatat 56 kasus pelanggaran KBB di lingkungan sekolah sepanjang 2005–2026. Sebanyak 61 persen di antaranya berupa pemaksaan atau pelarangan atribut keagamaan, dan lebih dari separuh kasus tidak tuntas.

“Hambatan terbesar justru datang dari orang dewasa, bukan dari murid. Karena itu yang harus dikuatkan adalah ekosistemnya: guru, kepala sekolah, dan orang tua,” katanya.

Beri Ruang bagi Gen Z

Kepada wartawan seusai sesi, Mukhlisin menilai generasi muda belum diberi ruang yang cukup dalam pembangunan kota toleran.

“Jadi kemajuan sebuah kota itu tidak bisa terlepas dari anak-anak muda, tidak bisa terlepas dari Gen Z,” ujarnya.

Menurut dia, anak muda perlu dilibatkan lebih luas, bukan hanya sebagai sasaran program pendidikan toleransi, tetapi juga dalam pembangunan dan perumusan kebijakan daerah.

“Anak-anak muda adalah ujung tombak, anak-anak muda ini adalah harapan bagi kita semuanya,” katanya.

Ia menambahkan, pendidikan toleransi tidak cukup dilakukan di sekolah, tetapi harus melibatkan keluarga dan masyarakat. Peran guru pun perlu diperkuat, karena beban administrasi dan tugas tambahan kerap mengurangi waktu guru untuk membimbing karakter siswa.

Lima Langkah untuk Pemda

YCG mengusulkan lima langkah yang bisa langsung dimulai pemerintah daerah:

  1. Menganggarkan pelatihan guru secara berkala.
  2. Memenuhi hak pendidikan agama dan kepercayaan bagi semua murid.
  3. Mengaudit tata tertib sekolah agar bebas diskriminasi.
  4. Membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang tegas menangani intoleransi.
  5. Mendanai ruang perjumpaan lintas iman bagi pelajar.

“Guru yang belajar akan lebih siap mengajar. Karena itu, pelatihan guru adalah investasi paling penting yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk kota toleran,” tegas Mukhlisin.

YCG menyatakan siap bermitra dengan pemerintah daerah melalui program seperti Sekolah Guru Kebinekaan, pelatihan pencegahan kekerasan dan pembelajaran sosial-emosional (SEL), serta pemantauan KBB di sekolah. Program serupa sebelumnya telah berjalan di Kabupaten Tegal, Kabupaten Lebak, dan Bogor.

Konferensi ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Mimika oleh perwakilan 27 kabupaten dan kota bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, sebagai komitmen bersama memperkuat toleransi dan kerukunan.

Mukhlisin berharap KKT II mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia membuat kebijakan yang memberi ruang bagi generasi muda, sekaligus memperkuat nilai toleransi dan kebangsaan. (red)

Menemukan kekeliruan? Ajukan koreksi atau hak jawab.