Ekonomi Tumbuh tapi Rapuh, Ekonom Ingatkan Daya Beli Tertekan Menuju 2027

Ekonomi tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2026, tetapi ekonom INDEF dan BCA menilai daya beli tertekan pelemahan rupiah, harga pangan, dan ruang fiskal yang menyempit. Pelaku UMKM mengaku belum merasakan dampak pertumbuhan.

Avatar Irfan Ahdiyat

6 menit baca

Diskusi stabilitas ekonomi nasional dan daya beli menuju 2027 di Jakarta

JAKARTA, KALAWACA.COM — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di atas 5 persen sepanjang 2026 dinilai belum diikuti pulihnya daya beli masyarakat. Dua ekonom dan seorang perwakilan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingatkan, pelemahan rupiah, kenaikan harga pangan dan energi, serta ruang fiskal yang menyempit bisa menekan perekonomian menuju 2027.

Peringatan itu muncul dalam diskusi “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027” di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pembicaranya adalah Kepala Ekonom BCA David E. Sumual, yang juga pengurus Kadin Indonesia dan Perbanas; Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman; serta Yunita, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan, dan Pengembangan UMKM Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI).

Tumbuh, tetapi disokong belanja pemerintah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi tumbuh 5,61 persen pada kuartal I, 5,29 persen pada kuartal II, dan 5,47 persen pada kuartal III 2026 secara tahunan. Rizal menilai capaian kuartal III patut dicatat karena periode itu biasanya melambat. Namun, menurut dia, struktur pertumbuhannya bermasalah.

“Ekonomi kita memang tumbuh, tapi rapuh,” kata Rizal.

Ia menjelaskan, konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 52–53 persen perekonomian selalu tumbuh lebih lambat daripada ekonomi secara keseluruhan. “Sekarang ekonomi kita tumbuh itu bukan dari konsumsi. Dari belanja pemerintah, bukan dari produktivitas ekonomi domestik,” ujarnya.

Rizal melihat tanda melemahnya daya beli kelas menengah pada naiknya pinjaman daring, yang menurut dia kini sekitar Rp160 triliun, serta maraknya penjualan aset. “Itu sudah mulai mindset makan aset, menguras tabungan,” katanya. Ia juga menyinggung fenomena “rojali” dan “rohana”, sebutan untuk pengunjung mal yang datang tanpa berbelanja atau hanya bertanya harga.

Rupiah melemah, pangan jadi sumber tekanan

David memaparkan keterkaitan erat antara pelemahan rupiah dan inflasi pangan. “Kalau depresiasi terjadi, inflasi pangannya juga meningkat, karena banyak bahan pangan yang harus kita impor,” katanya.

Menurut Rizal, rupiah telah melemah sekitar 9 persen sejak awal 2026 dan mendekati Rp18.200 per dolar AS. Cadangan devisa sebesar 146 miliar dolar AS, kata dia, tampak aman, tetapi hanya cukup untuk membiayai 5,3 bulan impor, dan kenaikannya ditopang pinjaman luar negeri pemerintah.

Di sisi harga, David menyebut harga cabai naik lebih dari 50 persen sejak awal tahun, bahkan di atas 200 persen di sejumlah daerah di luar Jawa. Harga beras naik sekitar 4 persen, sedangkan minyak goreng naik 9,1 persen. Ia juga mengingatkan, harga di tingkat produsen sudah lebih dulu naik dan bisa merambat ke harga konsumen. “Transmisinya bisa sekitar 5–6 bulan,” ujarnya.

Untuk menahan harga, kata David, banyak produsen mengurangi isi kemasan. “Mi instan dulu 120 gram, turun ke 100, sekarang 70 juga ada. Jadi sekarang harus makan dua atau tiga bungkus,” katanya.

Dilema suku bunga

Diskusi berlangsung bertepatan dengan hari terakhir Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17–18 November 2026. Sebelum rapat itu, BI Rate berada di level 5,75 persen, setelah dinaikkan pada Juni 2026 dan dipertahankan dalam RDG Agustus dan Oktober.

David menyebut posisi bank sentral serba sulit. “Ini simalakama sebenarnya buat BI. Kalau suku bunga naik, takutnya dunia usaha kena. Tapi kalau suku bunga tidak naik, kurs kita bisa melemah,” ujarnya.

Rizal memperkirakan BI akan menahan suku bunga demi menjaga stabilitas. “Menurunkan tidak mungkin, karena nilai rupiah menarik manakala suku bunganya naik,” katanya. Namun, ia mengingatkan, kenaikan suku bunga akan membuat kredit makin mahal dan kembali menekan konsumsi.

David menghitung, untuk mencapai target pertumbuhan konsumsi 5,4 persen dalam APBN tahun depan, dibutuhkan stimulus sekitar Rp48 triliun dengan asumsi moderat. “Kalau terjadi skenario terburuk, kita butuh sampai Rp80 triliun,” katanya.

Rizal Taufikurahman, David E. Sumual, dan Yunita dalam diskusi stabilitas ekonomi nasional menuju 2027 di Jakarta
Rizal Taufikurahman, David E. Sumual, dan Yunita dalam diskusi “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027” di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Irfan Ahdiyat/Kalawaca

Beras melimpah, harga naik

Rizal menyoroti apa yang ia sebut paradoks harga beras. Pemerintah menyatakan swasembada, tetapi harga justru naik. “Kalau menurut teori, ketika pasokan naik, harusnya harga turun. Tapi sekarang ketika jumlahnya banyak, harganya naik. Paradoks, kan?” katanya.

Ia menduga struktur pasar beras telah bergeser dari persaingan sempurna menjadi oligopoli. “Kalau bicara oligopoli, berarti ada kartelnya,” ujarnya. Rizal mendesak Perum Bulog membuka gudang untuk menstabilkan harga.

Untuk telur, Rizal menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut mengerek permintaan tanpa diimbangi penyediaan bibit. Ia juga meminta rencana impor daging ayam dari Brasil dicermati. Menurut dia, harga di Brasil Rp25.000–Rp30.000 per kilogram, sedangkan di dalam negeri sekitar Rp60.000. “Yang mengkhawatirkan adalah peternak dan petani, bisa saja gulung tikar,” katanya.

David menambahkan, rantai distribusi yang panjang ikut mendorong harga. “Yang menikmati bukannya petani, tetapi distributor atau pedagang perantara,” ujarnya. Ia mendorong koperasi yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen. “Koperasinya harus tumbuh dari masyarakat, bukan berdasarkan target,” katanya.

Subsidi energi dan risiko fiskal

Rizal menilai ruang fiskal makin sempit. Ia menyebut subsidi dan kompensasi energi setara 35 persen penerimaan pajak, sementara realisasi penerimaan baru sekitar 83–85 persen dari target. “Masih hampir Rp500 triliun kekurangan,” katanya.

Mengutip catatan Dana Moneter Internasional (IMF), Rizal menyebut rasio pajak Indonesia sekitar 12 persen, terendah di ASEAN. Menurut dia, ada potensi penerimaan hampir Rp200 triliun dari kasus pengemplang pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dieksekusi.

Target 6 persen dinilai terlalu tinggi

Rizal menilai target pertumbuhan 6 persen pada 2027 sulit dicapai. Ia menyebut INDEF akan merilis proyeksi pada 26 November dan angkanya tidak jauh dari proyeksi OECD dan Bank Dunia. Dalam skenario tekanan ganda dari dalam dan luar negeri, kata dia, pertumbuhan bisa di bawah 5 persen.

“Semangat sih boleh, tapi realnya enggak menginjak bumi,” kata Rizal. Ia menilai MBG tidak akan mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek. Ia juga menyebut Danantara belum menunjukkan aktivitas yang mendorong ekonomi. “Danantara itu belum ada laporan keuangannya, belum ada laporan kinerjanya,” ujarnya.

“Jangan sampai energi naik, pangan naik, daya beli masyarakat tidak naik. Itu yang saya khawatirkan,” kata Rizal.

UMKM: data terlihat enak, lapangan berbeda

Yunita, yang mewakili asosiasi beranggotakan sekitar 500.000 UMKM, mengatakan tekanan ekonomi sudah dirasakan pelaku usaha. Ia menyebut kesulitan bahan baku, pembiayaan, legalitas, hingga persaingan dengan produk impor.

“Kalau kita lihat data, kelihatannya enak. Tapi pada kenyataannya di lapangan, UMKM itu menangis,” ujarnya.

Menurut Yunita, program MBG belum banyak melibatkan UMKM. “Tetap saja UMKM gigit jari,” katanya. Ia menilai pendampingan masih minim dan kebijakan lebih banyak menyentuh usaha menengah ke atas. “Kami butuh hasil yang nyata,” ujarnya.

Rekomendasi

David menekankan perlunya menjaga ketersediaan pangan dan energi, termasuk menyusun neraca pangan yang lebih rinci. Rizal merekomendasikan perbaikan asumsi makro dan fiskal dalam APBN 2027, menjaga pertumbuhan kredit dan stabilitas pangan, serta komunikasi kebijakan yang baik. Yunita meminta pemerintah mendengar langsung pelaku UMKM dan menghadirkan pendampingan yang nyata. (Irfan)

Baca juga: Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen, Apa Dampaknya untuk Masyarakat?

Dokumen Resmi

Referensi

  1. “Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III/2026 Capai 5,47%”, Bisnis.com, 5 November 2026.
  2. “Mayoritas Ekonom Proyeksi BI Rate Tetap 5,75% November 2026”, Bisnis.com, 17 November 2026.
  3. “BI-Rate Held at 5.75%: Strengthening Stability, Supporting Economic Growth”, Bank Indonesia, 21 Oktober 2026.

Foto utama: Suasana diskusi “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027” di Jakarta. Foto: Irfan Ahdiyat/Kalawaca.

Menemukan kekeliruan? Ajukan koreksi atau hak jawab.

Avatar Irfan Ahdiyat