JAKARTA, KALAWACA.COM — Sebuah poster di Facebook mengklaim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan memantau langsung seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menyusul kasus keracunan. Tidak ada pengumuman semacam itu, baik dari WHO maupun dari pemerintah Indonesia.
Klaim ini menumpang pada kekhawatiran yang nyata. Kasus keracunan makanan MBG berulang kali terjadi di sejumlah daerah, dan banyak orang tua ingin tahu siapa yang sebenarnya menjamin makanan anak mereka aman. Jawabannya bukan WHO.
Penilaian: Palsu
Klaim. Poster yang beredar memuat logo WHO, foto seorang pria berompi WHO, pekerja dapur yang menyiapkan makanan, dan seorang siswa yang memegangi perut. Teksnya berbunyi: “Soroti Kasus Keracunan. Sekarang Dapur MBG Akan Dipantau Langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia.”
Fakta. Tim cek fakta ANTARA, dalam laporan yang terbit Jumat (6/11/2026), tidak menemukan pengumuman dari WHO maupun pemerintah yang menyebut WHO akan memantau langsung dapur MBG. ANTARA menyimpulkan klaim itu tidak berdasar.
Keterlibatan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam MBG memang ada, tetapi bentuknya berbeda. Publikasi PBB di Indonesia tertanggal 1 Juli 2025 menyebut dukungan PBB berupa riset, bantuan teknis, standar gizi, pelatihan, dan penguatan pelaksanaan program. WHO tercatat sebagai salah satu dari 13 anggota Donor & UN Country Network for Nutrition (DUNCNN), jaringan mitra internasional pendukung program gizi di Indonesia. Publikasi itu tidak menyebut WHO bertugas memeriksa atau memantau dapur.
Bantuan teknis dan penyusunan pedoman, menurut publikasi yang sama, melibatkan Program Pangan Dunia (WFP), UNICEF, dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), IPB University, dan UNICEF juga membentuk National Centre of Excellence untuk mendukung pelatihan, riset, inovasi, serta pemantauan dan evaluasi MBG.
Siapa yang mengawasi dapur MBG
Pengawasan keamanan pangan MBG dijalankan lembaga pemerintah sesuai kewenangannya. Kementerian Kesehatan menyebut pengawasan mutu dan keamanan pangan dilakukan bersama BGN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta melibatkan dinas kesehatan daerah. Cakupannya meliputi standardisasi pelaporan kejadian keracunan, sertifikasi keamanan pangan, dan pemeriksaan berlapis terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sertifikasi yang dimaksud antara lain Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal. Dalam siaran pers Rabu (28/10/2026), BGN menyatakan pemeriksaan SPPG dilakukan pemerintah daerah atau Satuan Tugas MBG dengan 14 indikator kelayakan.
Kepala BGN Sudaryono pada Agustus 2026 juga menegaskan bahwa dapur yang menyebabkan kasus keracunan akan langsung disuspensi dan diinvestigasi. Saat itu BGN memberi tenggat hingga 10 Agustus 2026 bagi SPPG yang belum mengantongi SLHS.
Mengapa ini penting
Klaim keliru tentang siapa pengawasnya bisa membuat warga salah alamat ketika ingin melapor atau menuntut perbaikan. Bila ada dugaan keracunan atau dapur yang tidak layak, pihak yang berwenang menindaklanjuti adalah BGN, dinas kesehatan setempat, dan Satgas MBG, bukan lembaga internasional.
