JAKARTA, KALAWACA.COM — Izin tambang ormas dan koperasi tetap dibuka pemerintah melalui mekanisme prioritas. Namun, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) melarang penunjukan langsung, cara izin itu diberikan harus berubah.
Persoalan ini menyangkut wilayah tambang yang luasnya bisa mencapai puluhan ribu hektare. Siapa yang memegang izin, di mana lokasinya, dan bagaimana pengawasannya akan memengaruhi warga di sekitar tambang. Hingga kini, aturan teknisnya belum rampung.
Apa yang diputuskan MK
Lewat Putusan Nomor 202/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 16 Juli 2026, MK menegaskan bahwa pemberian izin “dengan cara prioritas” tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Artinya, prioritas tetap boleh diberikan, tetapi prosesnya harus terbuka dan dapat diuji.
Dasar kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ormas keagamaan yang ingin mengelola tambang harus melakukannya melalui badan usaha.
Dampak bagi ormas dan koperasi
Bagi calon pemegang izin, proses menjadi lebih panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah menyiapkan aturan pelaksana dalam bentuk keputusan menteri. Salah satu syarat yang sudah dipastikan: koperasi harus berasal dari daerah lokasi tambang. Persyaratan teknis lainnya belum diumumkan.
Bahlil juga menegaskan putusan MK tidak membatalkan izin yang sudah terbit. “Semuanya enggak ada yang dianulir. Hanya saja dilakukan agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya, seperti dikutip Katadata. Ia menyebut Nahdlatul Ulama sudah mulai menjalankan izin tersebut.
Dampak bagi warga sekitar tambang
Warga di sekitar calon wilayah tambang belum mendapat kepastian. JawaPos mencatat kebijakan ini masih berada di tataran regulasi dan belum disertai kejelasan lokasi tambang yang akan dikelola ormas. Tanpa kepastian lokasi, warga belum bisa mengetahui wilayah mana yang akan terdampak dan siapa yang bertanggung jawab atas pengawasannya.
Kritik yang perlu dijawab
Pada Juni 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pemberian izin tambang untuk ormas menutupi sorotan terhadap sejumlah perubahan lain dalam PP 25/2024. Kalawaca belum memperoleh tanggapan terbaru Walhi atas putusan MK ini. Ruang tanggapan tetap terbuka bagi Walhi, Kementerian ESDM, maupun ormas yang telah menerima izin.
Yang ditunggu publik
Publik kini menunggu aturan teknis tentang lokasi wilayah, syarat badan usaha, dan mekanisme seleksi. Aturan itu akan menunjukkan apakah putusan MK benar-benar mengubah cara izin diberikan di lapangan.




