JAKARTA, KALAWACA.COM — Kurang dari tiga pekan sebelum Hari Guru Nasional 25 November 2026, sebanyak 174.520 guru di Indonesia belum bergelar sarjana atau diploma empat (D-4). Angka dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) itu disampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat membuka beasiswa kualifikasi gelombang ketiga pada September lalu. Sebagian besar dari mereka mengajar di PAUD dan SD.
Gelar S-1 atau D-4 bukan sekadar formalitas. Undang-Undang Guru dan Dosen menetapkan kualifikasi itu sebagai syarat minimal guru. Tanpa gelar tersebut, guru tidak dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang menjadi pintu menuju sertifikat pendidik dan tunjangan profesi. Dengan kata lain, angka 174.520 juga menggambarkan jumlah guru yang belum bisa menempuh jalur resmi menuju penghasilan yang lebih layak.
Delapan dari sepuluh penerima adalah guru PAUD
Pada Senin (7/9/2026), Kemendikdasmen menandatangani perjanjian kerja sama beasiswa S-1/D-4 gelombang ketiga dengan 127 lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), 35 di antaranya baru bergabung tahun ini. Dari 45.660 pendaftar, 32.828 guru difasilitasi, atau sekitar 72 persen.
Komposisinya timpang menurut jenjang:
- Guru dan pendidik PAUD: 25.936 orang (sekitar 79 persen)
- Guru SMP, SMA, dan SMK: 3.391 orang
- Guru SD: 3.278 orang
- Guru SLB: 223 orang
Komposisi itu sejalan dengan sebaran guru yang belum sarjana. “Berdasarkan data Dapodik, sebanyak 174.520 guru belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-4,” kata Direktur Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal Saiful Bari dalam siaran pers Kemendikdasmen. Ia menyebut sebagian besar berasal dari guru PAUD dan SD.
Perkuliahan dirancang fleksibel agar guru tetap bisa mengajar. Lulusannya dapat melanjutkan ke PPG. “Kualifikasi bukanlah mimpi,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani.
Target 150.000, realisasi belum utuh terlihat
Gelombang ketiga merupakan bagian dari janji yang lebih besar. Sejak akhir 2025, Kemendikdasmen menyatakan menyiapkan beasiswa D-4/S-1 bagi 150.000 guru pada 2026, masing-masing Rp3 juta per semester, melalui skema rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Pada Juni 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti kembali menegaskan alokasi 150.000 guru dengan nominal yang sama seperti tahun sebelumnya. Pada 2025, program serupa menjangkau 12.500 guru.
Siaran pers September menyebut target penyelesaian gelombang pertama melalui skema afirmasi sebanyak 8.900 guru. Namun, data publik belum merinci jumlah penerima gelombang kedua. Karena itu, berapa banyak dari kuota 150.000 yang benar-benar terisi tahun ini belum dapat dihitung dari informasi resmi yang tersedia.
Angka yang terus bergeser
Jumlah guru yang belum sarjana juga berubah dari satu pernyataan ke pernyataan lain. Pada Agustus 2025, Mu’ti menyebut 249.623 guru pendidikan formal belum memenuhi kualifikasi minimal. Pada Mei 2026, di Manokwari, ia menyebut angka “kurang lebih 200 ribu guru”. Pada September 2026, siaran pers Kemendikdasmen mencatat 174.520 guru.
Penurunan itu bisa mencerminkan guru yang sudah lulus, guru yang pensiun, pembaruan Dapodik, atau perbedaan cakupan data, misalnya apakah pendidik PAUD nonformal ikut dihitung. Kemendikdasmen belum menjelaskan penyebabnya. Ini analisis Kalawaca, bukan keterangan resmi kementerian.
Dari kualifikasi ke kesejahteraan
Persoalan kualifikasi bersinggungan dengan isu lain yang membayangi guru menjelang 2027. Kemendikdasmen mencatat 237.196 guru non-ASN aktif mengajar di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, berdasarkan Dapodik per 31 Desember 2024. Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 mengatur penugasan mereka hingga Desember 2026. Kementerian menegaskan surat edaran itu tidak melarang mereka mengajar pada 2027. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan nasib guru non-ASN pada 2027 akan dibahas bersama kementerian terkait.
Kalawaca belum menemukan data resmi tentang berapa banyak guru non-ASN yang juga belum sarjana. Data itu penting karena guru yang berada di dua kelompok sekaligus menghadapi dua hambatan: status kepegawaian dan kualifikasi.
Hari Guru Nasional tahun ini kembali mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Laporan ini adalah bagian pertama seri Kalawaca tentang guru menjelang 25 November. Kalawaca telah menyiapkan pertanyaan kepada Ditjen GTK Kemendikdasmen soal realisasi kuota 150.000, jumlah penerima gelombang kedua, angka putus studi, dan penyebab perubahan data guru yang belum sarjana.
