Jakarta, Kalawaca.com — Anggaran pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat sebesar Rp 27 miliar yang digelontorkan Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang diklaim sebagai bentuk kepedulian negara terhadap pendidikan ini justru menuai kritik sebab efektivitas dan urgensi anggarannya belum transparan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kalau alokasi dana tersebut murni ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para siswa dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah. Menurutnya, program Sekolah Rakyat ini adalah instrumen negara untuk menekan angka putus sekolah.
“Anggaran ini sudah melalui perhitungan yang matang untuk memastikan setiap siswa di wilayah tertinggal memiliki alas kaki yang layak. Ini adalah bagian dari pemenuhan hak anak,” terang Gus Ipul kepada awak media pada 1 Mei 2026.
Ia juga menjelaskan, sepatu-sepatu tersebut sengaja didesain agar tahan lama dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama, mengingat medan geografis yang sulit di berbagai daerah pelosok.
Meski berdalih demi kebutuhan siswa, sejumlah pengamat kebijakan publik melihat adanya celah korupsi dalam proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat ini. Hal ini mengingat besaran nilai pengadaan yang dianggap terlalu fantastis untuk komoditas sepatu, serta risiko maladministrasi dalam distribusinya.
“Persoalan pendidikan kita bukan sekadar soal sepatu. Dengan Rp. 27 miliar, seharusnya negara bisa memperbaiki fasilitas ruang kelas yang ambruk atau subsidi energi bagi warga miskin.” terang Pengamat Kebijakan Publik dari Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, pada 2 Mei 2026.
Uchok juga mengingatkan agar pengadaan ini tidak menjadi ladang baru bagi praktik mark-up harga. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau proses lelang hingga distribusi di lapangan, mengingat sejarah panjang bantuan sosial yang seringkali disunat di tengah jalan.
Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan Kemensos 2026, dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu. Yang menjadi pemantik kontroversi adalah nilai pagu awal yang dipatok mencapai Rp700.000 per pasang, angka yang dinilai jauh melampaui harga pasar sepatu sekolah pada umumnya yang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp300.000.
Hingga saat ini, Kemensos menyatakan proses pengadaan melalui mekanisme e-purchasing tetap berjalan sesuai prosedur. Gus Ipul juga menekankan komitmennya bersama Wakil Menteri Sosial untuk tidak mengintervensi proses pengadaan dan siap melaporkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran.
