Inklusi Keuangan Tembus 93,61 Persen, tetapi Literasinya Tertinggal 24 Poin

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat indeks inklusi 93,61 persen dan literasi 69,57 persen. Selisih sekitar 24 poin itu berarti banyak warga sudah memakai produk keuangan tanpa cukup memahaminya.

Avatar Redaksi

3 menit baca

Uang kertas rupiah pecahan Rp100.000 (ilustrasi)

JAKARTA, KALAWACA.COM — Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia naik menjadi 69,57 persen pada 2026. Namun, indeks inklusi keuangan sudah mencapai 93,61 persen. Artinya, jauh lebih banyak orang yang memakai produk dan layanan keuangan dibanding yang benar-benar memahaminya.

Data itu berasal dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (10/8/2026). Selisih sekitar 24 poin itu menyangkut keseharian warga: dari memilih pinjaman, menabung, hingga mengenali tawaran investasi yang tidak masuk akal.

Apa kata survei

  • Literasi keuangan: naik dari 66,64 persen pada 2025 menjadi 69,57 persen pada 2026.
  • Inklusi keuangan: naik dari 92,74 persen menjadi 93,61 persen.
  • Target RPJMN 2025–2029 sebesar 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi sudah terlampaui.
  • Pelajar: indeks inklusinya 92,76 persen, tetapi literasinya baru 62,72 persen.

“Indeks Literasi Keuangan Nasional Tahun 2026 mengalami peningkatan dari 66,64 pada 2025 menjadi 69,57 seiring dengan program-program literasi yang intensif,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Inklusi dan literasi, apa bedanya?

Inklusi keuangan mengukur apakah seseorang memakai produk atau layanan keuangan, misalnya rekening bank, dompet digital, atau asuransi. Literasi keuangan mengukur apakah ia memahami cara kerja, manfaat, risiko, serta hak dan kewajibannya. Seseorang bisa memiliki rekening dan aplikasi pinjaman, tetapi belum tahu cara menghitung bunga atau memeriksa izin penyelenggara.

Mengapa selisih ini berisiko

Akses yang luas tanpa pemahaman yang memadai membuka celah penipuan. Kasus dugaan penipuan aplikasi kerja sampingan Tenun Tonic memperlihatkan pola ini: warga diminta menyetor deposit, saldo hanya tercatat di aplikasi, lalu dana tidak bisa ditarik. Pada 10 November 2026, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga menghentikan 16 entitas dengan modus serupa, mulai dari setoran deposit, pengerjaan tugas, hingga perekrutan anggota baru.

Baca juga: Apa Itu Tenun Tonic? Modus Kerja Merajut Syal yang Diduga Penipuan, 96 Orang Lapor Polisi

Strategi OJK ke depan

OJK menyatakan akan memprioritaskan kelompok masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi di bawah rata-rata nasional. Edukasi keuangan akan diperkuat melalui pendidikan formal, digitalisasi, edukasi berbasis perilaku, dan perlindungan konsumen.

Tiga kebiasaan sederhana

  • Sebelum menyetor uang, periksa legalitas penyelenggara melalui Kontak OJK 157.
  • Bandingkan imbal hasil yang dijanjikan dengan bunga deposito bank. Janji yang jauh lebih tinggi patut dicurigai.
  • Baca biaya, bunga, dan denda sebelum menyetujui pinjaman atau produk keuangan apa pun.

Menemukan kekeliruan? Ajukan koreksi atau hak jawab.