JAKARTA, KALAWACA.COM — PIP PAUD, yaitu Program Indonesia Pintar untuk murid pendidikan anak usia dini, mulai disalurkan pada semester ganjil tahun ajaran 2026/2027. Ini pertama kalinya murid taman kanak-kanak (TK) menjadi sasaran bantuan pendidikan tersebut.
Perluasan ini menjadi bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang menambahkan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum sekolah dasar. Bagi keluarga kurang mampu, bantuan ini membantu menanggung kebutuhan sekolah anak sejak usia dini.
Besaran dan sasaran
Menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), setiap murid TK yang dinyatakan layak menerima Rp450.000 per tahun. Pada 2026, bantuan ini dialokasikan untuk 888.000 murid TK.
Secara keseluruhan, Kemendikdasmen menargetkan 19,48 juta murid dari semua jenjang menerima PIP pada 2026. Hingga akhir Oktober 2026, penyaluran telah menjangkau 13,6 juta murid.
Jadwal dan data yang dipakai
“Proses penyaluran PIP PAUD akan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2026/2027, yaitu dengan menggunakan data murid pada Dapodik dengan cut off 31 Agustus 2026,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto. Kemendikdasmen sebelumnya menyebut penyaluran berlangsung mulai Oktober hingga November 2026.
Artinya, murid TK yang belum tercatat di Dapodik hingga 31 Agustus 2026 tidak masuk penyaluran gelombang ini. Orang tua perlu memastikan data anak sudah diinput sekolah.
Cara mengecek penerima
- Buka laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
- Masukkan data murid sesuai yang diminta di laman tersebut, seperti NISN atau NIK.
- Periksa status penerimaan dan rekening penyaluran.
- Bila tercatat sebagai penerima baru, lakukan aktivasi rekening di bank penyalur sesuai petunjuk sekolah.
Gunakan hanya laman dengan domain resmi pemerintah. Waspadai tautan pendaftaran bantuan yang beredar di media sosial, karena modus penipuan yang mencatut bantuan pemerintah kerap muncul.
Bagian dari wajib belajar 13 tahun
Selain PIP, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi 3.865 sekolah PAUD pada 2026. Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menyatakan pemerintah secara bertahap akan berupaya membangun minimal satu TK di setiap desa untuk menjamin wajib belajar satu tahun prasekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan seluruh kementerian terkait untuk menyiapkan penerapan wajib belajar 13 tahun secara bersama-sama. Sejumlah persoalan dasar masih perlu dijawab, seperti ketersediaan TK di daerah terpencil dan kesejahteraan guru PAUD. Kalawaca membuka ruang tanggapan bagi organisasi guru PAUD dan pemerintah daerah.




