Ketika Sepeda dan Radio Dipajaki Negara

Selama puluhan tahun, pemilik sepeda, radio, bahkan anjing wajib membayar pajak dan memasang tanda lunas yang disebut peneng. Begini sejarah pajak-pajak yang kini hilang itu, dari masa kolonial hingga dihapus pada 1997.

Avatar Redaksi

6 menit baca

Seorang pria bersepeda di Waterlooplein, Batavia, pada masa kolonial (foto arsip KITLV)

Ada masa ketika sepeda yang terparkir di depan rumah bisa membuat pemiliknya berurusan dengan petugas. Bukan karena sepedanya curian, melainkan karena di batang depannya tidak tertempel sekeping logam kecil bernama peneng, tanda bahwa pajak sepeda sudah dibayar.

Pajak sepeda hanyalah satu dari sejumlah pungutan atas barang sehari-hari yang kini terdengar ganjil. Radio dan anjing pun pernah dipajaki. Kisahnya memperlihatkan bagaimana negara, dari masa kolonial hingga Orde Baru, memandang barang-barang tertentu sebagai tanda kemampuan membayar.

Dari barang gengsi menjadi objek pajak

Sepeda masuk ke Hindia Belanda pada 1910-an. Menurut Historia, pemakainya mula-mula adalah pegawai kolonial, bangsawan, misionaris, dan saudagar kaya. Ketika mobil dan sepeda motor datang pada 1920-an, kaum elite beralih ke kendaraan bermesin, dan sepeda perlahan menjadi milik orang banyak.

Jumlah yang terus bertambah membuat sepeda dilirik sebagai sumber pemasukan. Sejak 1930-an, pemerintah kolonial memungut pajak dari tiap pemilik sepeda, seperti halnya pemilik delman, sado, dan gerobak. Pesepeda dari kepolisian dan militer dikecualikan.

Besaran pajaknya tidak seragam. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi pemerintahan sejak 1905, tiap daerah menetapkan tarifnya sendiri. Di Semarang, misalnya, pemilik sepeda membayar 2,25 florin per tahun. Uangnya dipakai untuk merawat jalan.

Peneng di batang sepeda

Bukti lunas pajak itu disebut peneng, dari kata Belanda penning. Di sejumlah daerah orang menyebutnya plombir. Pada masa awal, peneng berupa lempengan logam berlogo daerah yang wajib dipasang di bagian depan sepeda agar mudah diperiksa. Pada masa Orde Baru, lempengan itu diganti stiker kertas, dan pembayarannya dilakukan melalui ketua RT dan RK.

Kenangan tentang peneng bertahan dalam banyak memoar. Firman Lubis mengingat antrean anak sekolah yang membayar peneng di Jakarta. Mien Brodjo, dalam biografinya, bercerita bahwa halaman rumahnya kerap dipenuhi sepeda setiap kali musim membayar peneng tiba.

Bayar pajak, jalan tetap berlubang

Kewajiban membayar tidak selalu sebanding dengan layanan yang diterima. Pesepeda pada masa kolonial memprotes karena lajur untuk mereka mudah rusak, sementara lajur kendaraan bermotor mulus, padahal sama-sama membayar pajak.

Keluhan serupa masih terdengar puluhan tahun kemudian. Wartawan P.K. Ojong, seperti dikutip Historia dari Kompas edisi 7 April 1967, menulis: “Lajur yang disediakan penuh lubang.”

Dari ongkos perang hingga razia kota

Pada masa pendudukan Jepang, pajak sepeda tetap dipungut, tetapi uangnya dipakai untuk membiayai perang. Pungutan serupa juga dikenakan pada pedati dan kendaraan tak bermotor lainnya.

Setelah Indonesia merdeka, pajak sepeda berlanjut. Pada 1950, Wali Kota Jakarta R. Soewirjo menyatakan sepeda tanpa peneng yang melintas di jalan umum akan ditahan, seperti diberitakan Java Bode pada 18 April 1950. Di Semarang, menurut De Locomotief, pelanggar diancam denda 100 florin, atau penjara hingga sebulan bila tidak mampu membayar.

Radio: dari iuran pendengar ke pajak negara

Radio menempuh jalan yang sedikit berbeda. Pada masa kolonial, yang dikenal bukan pajak radio, melainkan iuran pendengar atau luister bijdrage yang mulai berlaku pada 1934. Iuran itu dipungut dan dikelola Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM), perusahaan radio yang mendapat lisensi dan fasilitas khusus dari pemerintah kolonial. Radio-radio lain, yang banyak dikelola kalangan bumiputra, hidup dari iuran anggotanya sendiri.

Republik yang baru berdiri mengubah iuran itu menjadi pajak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 menetapkan pajak radio atas semua pesawat penerima radio, dengan tarif Rp5. Pungutan ini dinilai tidak memberatkan karena pemilik radio kala itu dipandang berasal dari kalangan berada. Pemungutannya diserahkan kepada Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT), yang kemudian menjadi PN Pos dan Giro. Pada akhir 1950-an, tarifnya naik menjadi Rp7,50 sebulan.

Mulai akhir 1960-an, kewenangan pajak radio beralih ke pemerintah daerah. Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, misalnya, pada 1977 pemungutan dilimpahkan kepada camat. Camat menerima upah pungut 2 persen, dari total upah pungut 10 persen. Pemerintah kabupaten saat itu mencatat sekitar 13.200 pesawat radio gelombang I/II dan 4.500 radio gelombang III di wilayahnya.

Jejak serupa kemudian dialami televisi. Iuran televisi untuk TVRI diatur sejak Keputusan Presiden Nomor 218 Tahun 1963, dan pada 1990 pemungutannya sempat melibatkan perusahaan swasta, sebelum akhirnya ditinggalkan.

Peneng untuk anjing

Anjing peliharaan juga pernah mengenakan peneng. Lewat Staatsblad 1906 Nomor 283, pemerintah kolonial mewajibkan pemilik anjing melaporkan jumlah anjingnya, memasang medali atau peneng, dan membayar pajak, dengan sanksi bagi yang melanggar.

Setelah kemerdekaan, pajak anjing menjadi kewenangan pemerintah daerah. Alasannya, menurut R. Soedargo dalam Padjak Daerah dan Retribusi Daerah (1964), masih sejalan dengan alasan pemerintah kolonial: melindungi warga dari rabies. Pajak ini kemudian ditinggalkan secara bertahap karena sulit diawasi. Kota Malang, misalnya, menghapusnya pada 2005, dan Magelang pada 2011.

Ditelan zaman

Pada 1970-an, penarikan pajak sepeda kian tersendat. Menurut Historia, petugas harus mendatangi warga hingga tingkat RT dan kampung, tetapi hasil pajaknya lebih kecil daripada ongkos operasional para petugas. Sepeda motor yang membanjiri jalan juga membuat sepeda tidak lagi menjadi sumber pendapatan yang menarik.

Ujungnya datang pada 1997. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi memasukkan pajak sepeda dan pajak radio sebagai pungutan daerah. Peneng pun perlahan hanya tersisa di gudang dan lapak barang antik.

Yang tersisa dari peneng

Kisah peneng tidak benar-benar usai. Pada 2020, ketika bersepeda kembali ramai di masa pandemi, sempat beredar kabar pemerintah akan memungut pajak sepeda. Kementerian Perhubungan membantahnya.

Sejarah pajak sepeda dan radio memperlihatkan pola yang berulang: negara cenderung memajaki apa yang dianggap tanda kemampuan, lalu meninggalkannya ketika barang itu menjadi milik semua orang atau ongkos memungutnya lebih besar daripada hasilnya. Di antara dua titik itu, warga membayar dan berharap jalan yang mereka lewati tidak lagi penuh lubang.

Referensi

  1. “Aturan Bersepeda pada Masa Lampau”, Historia, 20 November 2019.
  2. Hendaru Tri Hanggoro, “Budaya Sepeda Orang Indonesia”, Historia, 18 November 2019.
  3. “Sejarah Lajur Khusus Sepeda di Indonesia”, Historia.
  4. Hendaru Tri Hanggoro, “KTP dan Pajak Anjing”, Historia, 11 Oktober 2018.
  5. Ahmad Taufiq Rosidi, “Pajak-Pajak yang Hilang”, Direktorat Jenderal Pajak, 13 September 2021.
  6. “Hari Radio Sedunia: Radio Ternyata Ada Pajaknya, Lho”, Direktorat Jenderal Pajak.
  7. “Dahulu Camat Bertugas Pungut Pajak Radio dari Warga, Dapat Upah 2%”, DDTCNews, 14 Januari 2026.
  8. Petrik Matanasi, “Sejarah Pajak Sepeda: Peneng yang Kerap Membuat Pening”, Tirto.id.
  9. “Ramai Dibicarakan, Ini Sejarah Pajak Sepeda di Indonesia”, Kompas.com, 30 Juni 2020.
  10. “Iuran televisi”, Wikipedia bahasa Indonesia.

Bacaan lanjutan: “Ketika Negara Memajaki Sepeda, Radio, hingga Anjing”, Validnews, 21 November 2026.

Foto utama (foto arsip): seorang pesepeda di Waterlooplein, Batavia, pada masa kolonial. Koleksi KITLV 124139, fotografer tidak diketahui, Wikimedia Commons, lisensi CC BY 4.0.

Menemukan kekeliruan? Ajukan koreksi atau hak jawab.