Komdigi Minta Google Jelaskan Cara Menutup 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia

Komdigi meminta Google menjelaskan secara tertulis metodologi penutupan 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi pro-pemerintah. Google mengakui buletinnya kurang dilengkapi penjelasan.

Avatar Redaksi

4 menit baca

Seseorang menggunakan media sosial di ponsel (ilustrasi)

JAKARTA, KALAWACA.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google menjelaskan secara tertulis cara perusahaan itu menutup 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia. Permintaan disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Kasus ini menyangkut dua kepentingan publik sekaligus: hak warga untuk tahu siapa yang memengaruhi percakapan publik di ruang digital, dan jaminan bahwa pemilik kanal yang tidak bersalah tidak ikut ditutup tanpa penjelasan.

Apa isi laporan Google

Google mencatat penutupan itu dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang terbit pada 30 Oktober 2026. Menurut buletin tersebut, kanal-kanal itu menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah.

  • Juli 2026: 6.888 kanal, ditambah 17 kanal multibahasa pro-pemerintah.
  • Agustus 2026: 10.134 kanal, jumlah terbanyak dalam kuartal ini.
  • September 2026: 2.350 kanal.

Angka 19.372 adalah jumlah kanal berbahasa Indonesia. Bila 17 kanal multibahasa ikut dihitung, totalnya menjadi 19.389, angka yang juga muncul di sejumlah media. Pada periode yang sama, penindakan terhadap jaringan terkait Indonesia melampaui jaringan terkait China (14.642 kanal) dan Rusia (2.321 kanal).

Buletin itu tidak merinci identitas operator, sumber pendanaan, maupun jangkauan penonton jaringan tersebut.

Yang diminta Komdigi

“Kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini dalam keterangan tertulis.

Komdigi meminta Google menjelaskan lima hal:

  1. Metodologi dan proses peninjauan konten.
  2. Pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia.
  3. Cara mengukur akurasi dan tingkat kesalahan.
  4. Dasar pelabelan atau pengelompokan konten berdasarkan topik.
  5. Apakah operator jaringan berada di Indonesia atau di luar negeri.

Tanggapan Google

Menurut Komdigi, perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui buletin tersebut tidak dilengkapi penjelasan pendukung yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan salah tafsir. Google menyebut penindakan terhadap akun dalam operasi pengaruh didasarkan pada kebijakan spam YouTube. Google Indonesia juga menyatakan akan lebih dulu berkoordinasi dengan tim global yang menyusun buletin. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan tertulis yang diumumkan.

Perdebatan soal “buzzer pemerintah”

Laporan Google memicu tafsir di ruang publik bahwa kanal-kanal itu adalah buzzer yang dikendalikan pemerintah. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), seperti dikutip RMOL, menegaskan Google tidak pernah menyebut kanal-kanal itu dikelola, dibiayai, atau diarahkan pemerintah, dan meminta publik tidak mencampuradukkan konten pro-pemerintah dengan operasi yang dikendalikan negara.

Bakom benar bahwa buletin itu tidak menyebut pemerintah sebagai pengelola. Tetapi buletin itu juga tidak menyebut siapa pengelolanya. Selama tidak ada keterangan tentang operator dan pendanaan, pertanyaan publik tentang siapa yang berada di balik jaringan sebesar itu tetap terbuka. Ini adalah catatan analisis Kalawaca.

Mengapa transparansi penting bagi warga

Operasi pengaruh terkoordinasi memakai banyak akun sekaligus untuk membuat sebuah pandangan tampak lebih populer daripada kenyataannya. Bagi warga, ini menyulitkan upaya membedakan opini yang tumbuh alami dari opini yang direkayasa.

Di sisi lain, penutupan massal oleh platform juga perlu diawasi. Pemilik kanal berhak tahu alasan penutupan dan memiliki jalur banding. Pada akhir Oktober 2026, Komdigi sendiri mendorong platform digital membuka mekanisme pengaduan dan banding bagi pengguna yang merasa kontennya dibatasi.

Baca juga: Benarkah YouTube Tutup Ribuan Akun Pro-Pemerintah RI? Ini Faktanya

Dokumen Resmi

Menemukan kekeliruan? Ajukan koreksi atau hak jawab.