Apa yang Perlu Dikhawatirkan dari UU Perampasan Aset?

UU Perampasan Aset telah disahkan DPR 19 November 2026 kemarin. Editorial Kalawaca mencatat lima hal yang perlu dikhawatirkan dan dijaga bersama.

Avatar Redaksi

4 menit baca

DPR akhirnya mengesahkan UU Perampasan Aset setelah proses 18 tahun lamanya. Sumber: kompas.com
DPR akhirnya mengesahkan UU Perampasan Aset setelah proses 18 tahun lamanya. Sumber: kompas.com

EDITORIAL

Delapan belas tahun lamanya untuk merancang sebuah undang-undang. Waktu yang tidak sebentar. DPR akhirnya mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026). Sebagian orang lega, namun sebagian lainnya justru khawatir. Selama ini, pelaku korupsi bisa dipenjara, tetapi harta yang dikumpulkannya sering tetap aman. Negara menghukum orang, tetapi jarang benar-benar memulihkan kerugian.

Undang-Undang Perampasan Aset bisa menjadi tumpuan, namun juga menjadi ancaman. Justru karena undang-undang ini memberi negara kewenangan besar atas harta warga, kewaspadaan kita harus sebesar harapan kita. Kewenangan yang dimaksudkan untuk mengejar koruptor juga bisa salah sasaran bila tidak dibarengi dengan integritas dan pengawasan yang mumpuni.

Pertama, perampasan tanpa putusan pidana

Inti undang-undang ini adalah perampasan aset yang dapat dilakukan dengan maupun tanpa putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Untuk tersangka yang meninggal, kabur, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, mekanisme ini masuk akal. Tanpanya, harta hasil kejahatan bisa lolos hanya karena pemiliknya menghilang.

Namun, di titik inilah batas antara mengejar harta kejahatan dan mengambil harta orang yang belum terbukti bersalah menjadi tipis. Standar pembuktian di pengadilan, kualitas hakim yang memeriksa, dan disiplin aparat yang mengajukan permohonan akan menentukan apakah undang-undang ini menjadi alat keadilan atau alat tekanan.

Kedua, proses yang tertutup

DPR menyebut pembahasan telah melibatkan 87 rapat dengar pendapat umum. Akan tetapi, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zaenur Rohman, menilai partisipasi itu tidak bermakna karena draf undang-undang tidak pernah dibuka ke publik. Pihak yang diundang hanya bisa memberi pandangan umum tanpa bisa menguji rumusan pasal.

Undang-undang yang mengatur harta warga semestinya lahir dari proses yang bisa diperiksa warga. Pengesahan yang dipercepat hampir sebulan dari target awal menambah pertanyaan, bukan menjawabnya. Kekurangan itu kini hanya bisa ditebus dengan satu cara: membuka naskah final seluas-luasnya dan melibatkan publik secara sungguh-sungguh dalam penyusunan aturan turunannya.

Ketiga, jalan keberatan yang sempit

Persidangan perampasan aset dibatasi 60 hari, dan upaya hukum yang tersedia hanya kasasi. Kecepatan memang penting agar aset tidak keburu dialihkan. Tetapi jalur yang sempit juga berarti satu kekeliruan di tingkat pertama sulit diperbaiki.

Undang-undang ini menyediakan ruang keberatan dan ganti rugi bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Di atas kertas, itu melindungi pembeli rumah, ahli waris, atau mitra usaha yang tidak tahu-menahu. Pertanyaannya, apakah warga biasa, yang tidak punya pengacara mahal, sungguh mampu memakai ruang itu dalam tenggat yang ketat?

Keempat, siapa mengawasi pengelola aset

Aset yang dirampas akan dikelola badan yang dibentuk Presiden dan diawasi lembaga beranggotakan lima orang yang juga dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Pengalaman kita dengan barang sitaan dan rampasan selama ini tidak selalu menggembirakan: nilai aset menyusut, pencatatan tidak rapi, dan pertanggungjawabannya jarang terdengar.

Independensi pengawas tidak cukup ditulis dalam pasal. Ia harus tampak dari cara anggotanya dipilih, dari laporan yang terbuka secara berkala, dan dari keberanian mereka menegur pengelola. Tanpa itu, harta hasil kejahatan bisa berpindah dari satu kantong gelap ke kantong gelap lain.

Kelima, harapan yang terlalu tinggi

Undang-undang ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang terjadi setelah aturan berlaku, dan baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan pengawas terbentuk. Artinya, kasus-kasus besar yang selama ini menjadi kemarahan publik tidak otomatis terjangkau.

Pemerintah dan DPR perlu jujur menyampaikan batas ini. Bila publik dijanjikan pemulihan besar-besaran yang tidak mungkin terjadi, kekecewaan berikutnya hanya akan menambah ketidakpercayaan pada hukum.

Pemerintah seharusnya menyebarluaskan naskah final undang-undang ini. Penyusunan aturan turunan, terutama soal standar pembuktian dan tata kelola aset, harus melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi advokat sejak awal. Badan pengelola dan pengawas wajib menerbitkan laporan berkala tentang aset yang dirampas, nilainya, dan pemanfaatannya.

Kepada aparat penegak hukum, kami mengingatkan bahwa kewenangan ini dititipkan untuk memulihkan kerugian negara dan korban kejahatan, bukan untuk menekan lawan politik, pengusaha yang tidak disukai, atau warga yang tidak berdaya.

Undang-undang yang baik tidak diukur dari berapa lama ia diperjuangkan, tetapi dari seberapa adil ia dijalankan. Delapan belas tahun menunggu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mengawasi.

Redaksi Kalawaca

Baca juga: UU Perampasan Aset Disahkan setelah 18 Tahun, Ini Poin Penting dan Kritiknya

Rujukan

  1. “DPR Setujui RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin-Poin Krusialnya”, ANTARA, 19 November 2026.
  2. “RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Draf Belum Dibuka ke Publik”, IDN Times, 19 November 2026.
  3. “RUU Perampasan Aset Mendadak Disahkan, Ada Apa di Balik Target Desember yang Melesat?”, Suara.com, 20 November 2026.

Foto utama: Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta. Foto oleh Davidelit, Wikimedia Commons, domain publik.

Menemukan kekeliruan? Ajukan koreksi atau hak jawab.