JAKARTA, KALAWACA.COM — UU Perampasan Aset akhirnya disahkan. Dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026), seluruh peserta rapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Aturan ini sudah dirintis sejak 2008 dan sempat menjadi salah satu tuntutan demonstran. Undang-undang ini penting bagi publik karena mengatur cara negara mengambil kembali harta hasil kejahatan, termasuk ketika pelakunya kabur atau meninggal dunia.
Poin-poin penting
- Perampasan tanpa putusan pidana. Aset dapat dirampas berdasarkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana.
- Syarat tanpa putusan. Negara dapat merampas aset bila tersangka meninggal, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya. Nilai aset minimal Rp1 miliar saat diperoleh, dan tanggung jawab pidana tidak gugur.
- Jenis kejahatan. Mencakup korupsi, narkotika, terorisme dan pendanaannya, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi berskala besar. Penjelasan undang-undang menyebut pula judi daring, penipuan investasi, kejahatan travel haji dan umrah, serta kripto.
- Proses peradilan. Permohonan diajukan jaksa pengacara negara. Untuk buron, permohonan baru bisa diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang. Persidangan dibatasi 60 hari, dan upaya hukum hanya kasasi.
- Perlindungan pihak ketiga. Pihak ketiga yang beriktikad baik dapat mengajukan keberatan dan ganti rugi. Fasilitas sosial, tempat ibadah, dan fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya.
- Pengawasan. Pengelolaan aset dilakukan badan yang dibentuk Presiden, diawasi lembaga independen beranggota lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
- Tidak berlaku surut. Undang-undang hanya berlaku untuk kejahatan yang terjadi setelah aturan ini berlaku, yaitu 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta pengawas terbentuk.
Proses yang dipercepat
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pembahasan melibatkan sedikitnya 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pengesahan dilakukan sehari setelah Komisi III dan pemerintah menyepakati pembahasan tingkat I, hampir sebulan lebih cepat dari target awal 15 Desember 2026.
Kritik: draf tidak dibuka
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai partisipasi publik dalam pembahasan tidak bermakna. “Saya lihat tiga hak itu tidak mungkin dipenuhi karena sejak awal RUU ini, drafnya tidak pernah dibuka ke publik,” ujarnya kepada IDN Times.
Menurut Zaenur, pihak yang diundang hanya bisa memberi pandangan umum karena tidak membaca draf, sehingga tidak ada yang bisa menguji rumusan pasal-pasalnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pada Rabu (18/11/2026), menyatakan pembahasan sudah dilakukan secara terbuka, dengan 87 rapat dengar pendapat umum.
Yang perlu diawasi
Undang-undang ini memberi negara kewenangan besar atas harta warga, termasuk tanpa putusan pidana. Karena itu, publik perlu memantau tiga hal: naskah final yang diundangkan, pembentukan badan pengelola dan pengawas independen, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang tidak bersalah. Kalawaca akan memuat naskah resmi undang-undang setelah diundangkan.




