Bogor, Kalawaca.com – Yayasan Inklusif menyelenggarakan Forum Harmonisasi Rencana Kerja Gugus Tugas Desa Damai 2026 di Hotel Salak Heritage, Bogor, pada Rabu, 11 Maret 2026. Kegiatan ini melibatkan perwakilan Gugus Tugas dari tiga desa di Kabupaten Bogor, Wahid Foundation (WAF), serta Detasemen Khusus (Densus). Fokus utama pertemuan ini adalah memperkuat ikatan kohesi sosial sekaligus mencegah ekstremisme kekerasan di tengah masyarakat.
Direktur Inklusif, M. Subhi Azhari, menyampaikan bahwa program penanganan ekstremisme ini telah resmi memasuki pelaksanaan tahun kedua. Ia menegaskan bahwa keberadaan program pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pemicu atau stimulus awal di masyarakat.
“Keterlibatan yang aktif dan berkelanjutan dari masyarakat merupakan inti utama dari kerja-kerja ini untuk mencapai dampak yang diharapkan,” ujar Subhi di hadapan para peserta forum. Ia berharap inisiatif positif di tiga desa tersebut dapat berjalan mandiri dan menjadi warisan jangka panjang.
Senada dengan hal tersebut, pemateri program, Nurhidayat, menjelaskan bahwa pelaksanaan tahun kedua Program Social Engagement for Community Unity and Resilience Enhancement (SECURE) 2026 menyasar tiga dampak utama. Dampak tersebut meliputi terbangunnya lingkungan sosial yang inklusif, terciptanya ketahanan masyarakat dari infiltrasi ekstremisme kekerasan, serta kesiapsiagaan deteksi dini di akar rumput.
Kehadiran Gugus Tugas ini mendapat respons positif dari perwakilan desa yang merasakan manfaat nyata di lapangan. Ibu Ruly, perwakilan Gugus Tugas Sasak Panjang, menyatakan bahwa wadah ini telah berhasil mengubah cara pandang dan membuka wawasan warga terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang selama ini luput dari perhatian.
“Gugus tugas sangat krusial perannya dalam membantu pemerintah desa sekaligus menjadi ruang aman untuk mencari solusi atas masalah-masalah sosial, terutama mengingat adanya identifikasi eks-narapidana terorisme di wilayah kami,” tutur Ibu Ruly.
Hal senada diungkapkan oleh Bapak Cecep dari Gugus Tugas Pamijahan. Ia menegaskan bahwa gugus tugas merupakan mitra strategis yang sangat vital dalam membantu pemerintah desa mendeteksi dan menyelesaikan dinamika sosial di tingkat paling bawah. Dari perspektif Desa Sukamantri, Bapak Fuad menambahkan bahwa urgensi wadah ini sangat terasa dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat luas melalui upaya nyata penanganan ekstremisme kekerasan
Berdasarkan hasil harmonisasi, disepakati bahwa masing-masing desa akan memprioritaskan kegiatan yang mencakup bidang moderasi beragama, literasi digital, hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) deteksi dini konflik. Meski setiap desa diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan bentuk kegiatan dengan kebutuhan unik wilayahnya, terdapat aturan teknis yang harus dipatuhi.
Sebagai langkah tindak lanjut operasional, Kusairi mengingatkan bahwa rencana kerja gugus tugas wajib diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penyelarasan ini mutlak diperlukan agar program mendapatkan dukungan legalitas serta pendanaan yang berkelanjutan dari Anggaran Dana Desa maupun sumber eksternal lainnya. Selain itu, setiap Gugus Tugas diharapkan segera menetapkan tim penanggung jawab khusus guna menyusun jadwal kegiatan secara terstruktur.
