Alamsyah M Dja’far
Peneliti Wahid Foundation, pengajar Universitas Islam Depok
Samuel Philip Huntington, penulis Benturan Peradaban yang terkenal itu, lahir di Kota New York ketika di belahan dunia lain seorang politisi dan pemimpin militer Chiang Kai-shek membentuk pemerintahan nasionalis tandingan melawan pemimpin komunis di Tiongkok. Di tahun yang sama dengan kelahiran Huntington, di negerinya tentara tengah menghadapi perubahan penting tentang konsep kesetiaan subjektif, semacam kesetiaan dengan inisiatif-inisiatif tertentu yang dipopulerkan Brigadir Jenderal MacArthur.
Pada 1957, penulis Benturan Peradaban yang terkenal itu menulis Tentara dan Negara: Teori dan Politik Relasi Militer dan Sipil. Buku itu mengkaji hubungan profesionalisme serdadu dan kekuasaan politik, termasuk berbagai keanehan dalam liberalisme Amerika dan konservatisme militer. Pengaruh buku itu amat terasa, bukan hanya dalam dunia kesarjanaan tetapi juga kebijakan publik tentang kerangka perdebatan hubungan sipil-militer yang ideal.
Saya tak menyangka, konsultan berbagai lembaga pemerintah AS dan komentator politik penting akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 itu menulis sesuatu di luar tema-tema besar peradaban. Ketika membaca bagian-bagian awal buku ini, saya makin sadar serdadu kita sekarang ini telah meninggalkan apa yang bisa kita sebut profesionalisme serdadu. Organisasi yang dibuat karena memang berbeda peran dengan sipil, justru telah mengalir jauh mengurus perkara-perkara sipil seperti urusan gizi, makanan sehat, pertanian, koperasi, hingga menangani demonstrasi.
Pada 28 Oktober 2026, serdadu kita turun di Bundaran HI Jakarta dengan gagah berani dengan baju loreng dan baret hitam. Bukan melawan musuh luar. Mereka akan menangani mahasiswa. Mereka sedang mengurus pekerjaan polisi yang makhluk sipil atau nonmiliter. Sementara urusan mereka sendiri terbengkalai seperti berlatih demi mempersiapkan kondisi perang atau serangan luar yang dapat datang sewaktu-waktu. Jika serdadu memang dilatih berperang, tentu saja apa yang di hadapannya sering dianggap musuh dan karena itu berbahaya. Itu logika umum saja.
Jadi, serdadu kita bukan lagi makhluk profesional sekarang. Mereka kini tumbuh dalam alam serdaduisme alias militerisme. Sebab profesionalisme serdadu, kata Huntington, bisa diukur dari tiga hal ini: keahlian, tanggung jawab, korporatisme. Ukuran terakhir maksudnya merujuk rasa kesatuan yang alami dan kesadaran tentang diri mereka sebagai kelompok yang berbeda dari orang umum. Kesadaran dan perasaan itu dibentuk dari latihan dan pelatihan panjang untuk membangun kompetensi profesional, ikatan kerja yang sama, dan berbagi tanggung jawab sosial mereka yang unik.
Serdadu disebut profesional manakala mereka memiliki keahlian, yakni ketika mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus tertentu, dalam hal ini urusan keamanan luar. Keahlian itu tak datang begitu saja lewat mimpi. Ia diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman panjang. Sama seperti dokter, guru, dan lain-lain. Mereka menjadi profesional dengan pendidikan dan pengalaman panjang.
Banyak orang mengira, profesionalisme dibayangkan seperti pekerja kantoran berkemeja dan berdasi. Ia hanya tahu urusan hitung-menghitung, tak mau mengurus atau dihubungkan masalah di luar pekerjaannya, bahkan mungkin orang menduga mereka tak pernah ingat nama presidennya. Salah besar tentu saja. Itu bukan profesional. Itu para pekerja.
Profesionalisme justru lahir dari kesadaran bahwa mereka bagian dari sistem masyarakat. Jadi, serdadu hanya bisa didefinisikan manakala mereka dapat dibedakan dengan makhluk lainnya. Makhluk itu bernama sipil. Polisi itu makhluk sipil, karena itu diberi wewenang mengurus perkara sipil seperti menangani unjuk rasa. Bahwa banyak polisi kita berlagak militer, itu perkara lain lagi.
Saya menyukai gagasan Huntington di kalimat awal bab buku ini. Pesan pokoknya jelas. Membicarakan militer tak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang sipil.
“Hubungan sipil-militer adalah salah satu aspek kebijakan keamanan nasional. Tujuan kebijakan itu untuk meningkatkan keselamatan lembaga sosial, ekonomi, dan politik negara terhadap ancaman dari negara lain yang independen…. Kebijakan keamanan militer adalah program kegiatan yang dirancang untuk mengurangi atau menetralkan upaya-upaya melemahkan atau menghancurkan negara oleh kekuatan bersenjata yang beroperasi dari luar batas institusional dan teritorialnya.”
Tapi, di Indonesia sekarang ini serdadu kita berhasrat sekali menjadi manusia sipil. Hasrat itu telah mengalir jauh. Entah apa yang mereka cari.
Kalimulya, 30 Oktober 2026
