BANDUNG, KALAWACA.COM — Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bandung turun menjadi 7.893 anak setelah Dinas Pendidikan Kota Bandung memverifikasi ulang data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Sebelumnya, data mencatat hampir 17.000 anak.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gupron menjelaskan, verifikasi dilakukan dengan mencocokkan setiap identitas dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Proses itu berhasil mengoreksi ribuan data ATS yang tidak lagi sesuai.
“Setelah kami lakukan verifikasi ulang, ditemukan sekitar 1.523 orang yang ternyata bukan warga Kota Bandung, sehingga kami keluarkan dari data tersebut. Setelah seluruh proses verifikasi selesai, jumlahnya sekarang tersisa 7.893 orang,” ujar Asep, Senin (2/11/2026).
Baca juga: FIAD Minta Pemerintah Jamin Kesejahteraan, Kemerdekaan, dan Perlindungan Profesi Guru | 75 Ribu Pelajar Bandung Terindikasi Gangguan Mental | Yayasan Cahaya Guru Desak Pemerintah Hentikan Sementara Program MBG
Selain warga luar daerah, petugas menemukan anak yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau masuk pesantren. Data yang tidak lagi sesuai dihapus agar pemerintah memiliki angka ATS yang lebih akurat.
Pemkot Bandung Kejar Target
Setelah merapikan data, Pemerintah Kota Bandung berupaya mengembalikan seluruh anak dalam daftar ATS ke dunia pendidikan. Dinas Pendidikan mengoptimalkan program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C.
Menurut Asep, ketiga program itu membuka kesempatan bagi anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang masing-masing. Dinas Pendidikan disebut berhasil memfasilitasi sekitar 1.200 anak hingga menyelesaikan pendidikan melalui jalur kesetaraan pada tahun lalu.
Kini, Dinas Pendidikan mengejar target agar seluruh anak dalam daftar ATS dapat mengakses layanan pendidikan paling lambat pada 2028.
Ekonomi Keluarga Jadi Kendala
Meski demikian, Dinas Pendidikan masih menghadapi tantangan dalam mengajak anak kembali bersekolah. Sebagian orang tua belum memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan anak.
Tekanan ekonomi keluarga bahkan mendorong sejumlah anak mencari penghasilan sendiri. Mereka bekerja serabutan untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menghadapi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan menggandeng aparat kewilayahan, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW. Petugas bersama aparat wilayah mendatangi keluarga dan mengajak orang tua memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
Pemerintah juga terus menyosialisasikan program pendidikan kesetaraan. Melalui program tersebut, anak yang meninggalkan sekolah formal tetap dapat melanjutkan pendidikan dan meraih ijazah.
Asep menegaskan, Paket A, Paket B, dan Paket C memberi kesempatan kepada anak untuk menuntaskan pendidikan hingga jenjang menengah atas.
“Yang penting anak tetap bisa bersekolah sampai Paket C. Nanti kalau suatu saat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ia sudah memiliki sertifikat yang sah,” pungkasnya.
