PURWOREJO, KALAWACA.COM — Pendekatan hukuman dinilai perlu ditinggalkan dalam menangani kekerasan terhadap siswa. Gagasan itu mengemuka dalam Seminar Pendidikan Anti Kekerasan bagi Siswa di STAINU Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (31/10/2026).
Seminar diselenggarakan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Walisongo Semarang bersama Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Pesertanya pendidik, akademisi, dan pemerhati pendidikan.
Dari hukuman ke pemulihan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan memaparkan strategi penanganan kekerasan terhadap siswa. Menurut ANTARA, ia mendorong pergeseran dari pendekatan hukuman ke disiplin positif, serta penerapan pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan dan perlindungan korban.
Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo menyoroti risiko perundungan di era digital, antara lain akibat penggunaan media sosial. Ia merujuk pada regulasi PP Tunas dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, serta perlunya pengawasan aktivitas digital anak.
Wakil Dekan III FTIK UIN Walisongo Karnadi, saat membuka acara, menekankan keteladanan, kerendahan hati, dan kesetaraan dalam pendidikan.
Konteks
Seminar ini menegaskan pentingnya membangun “lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan”, baik di sekolah, madrasah, maupun ruang digital. Kekerasan di satuan pendidikan masih menjadi sorotan publik sepanjang 2026, termasuk kasus perundungan di sejumlah daerah.
Catatan redaksi: informasi kegiatan ini bersumber dari penyelenggara sebagaimana dilaporkan ANTARA; artikel sumber tidak memuat kutipan langsung para narasumber.
Bagi siswa atau orang tua yang mengalami atau mengetahui kekerasan terhadap anak, layanan SAPA 129 dapat dihubungi melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.
Baca juga: Tata Kelola Guru Jadi Salah Satu Penyebab Kekerasan di Sekolah, Kata Mukhlisin
