JAKARTA, KALAWACA.COM — Petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak disebut sebagai kelompok yang paling awal dan paling berat menanggung dampak krisis iklim. Atas dasar itu, koalisi masyarakat sipil meminta keadilan iklim dijadikan pilar utama Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (RUU PPIB) yang kini disiapkan di parlemen.
Desakan itu mengemuka dalam kuliah umum dan diskusi media bertajuk “Urgensi & Arah Kebijakan UU Perubahan Iklim” di Jakarta, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FISIP UPNVJ) bersama Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI).
Forum tersebut mempertemukan pengusul RUU di parlemen dengan masyarakat sipil dan akademisi. Persoalan yang dibahas: hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus perubahan iklim, sementara pengaturannya tersebar di berbagai regulasi sektoral dan kementerian/lembaga.
Diskusi yang dipandu Lia Wulandari ini menghadirkan Wakil Ketua MPR sekaligus inisiator RUU PPIB Eddy Soeparno, anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari, Khalisa Khalid dari ARUKI/Greenpeace Indonesia, Arif Adiputro dari IPC, serta Koordinator Mata Kuliah Politik Lingkungan UPNVJ Deni Angela.
Perubahan iklim sudah menjadi krisis
Eddy Soeparno menilai situasi saat ini sudah melampaui fase perubahan iklim dan masuk ke tahap krisis iklim. Ia mencontohkan penurunan permukaan tanah di pantai utara Jawa, kebutuhan dana besar untuk pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) dan Ibu Kota Nusantara, serta ancaman gagal panen di sektor pertanian.
“Kita membutuhkan undang-undang yang berdiri sendiri dan khusus menangani pengendalian perubahan iklim. Aturan yang ada saat ini masih tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Melalui RUU PPIB, kita ingin menyatukan payung hukum ini dengan target yang terukur, transisi energi yang berkeadilan, serta perlindungan bagi para pejuang lingkungan,” kata Eddy.
Ratna Juwita Sari menambahkan, RUU PPIB tidak dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Menurut dia, RUU ini dirancang sebagai aturan khusus (lex specialis) yang berfokus pada target dekarbonisasi nasional, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), serta mekanisme kehilangan dan kerusakan (loss and damage) akibat dampak iklim.
Perjalanan RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan
Pengaturan perubahan iklim semula dibahas sebagai bagian dari revisi UU PPLH. DPR kemudian bersepakat menuangkannya dalam undang-undang tersendiri, seperti dilaporkan Katadata pada September lalu. Pada 3 September 2026, Komisi XII DPR mendalami naskah akademik dan draf RUU bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satu isu yang dibahas ialah hak ekonomi masyarakat adat dalam penerapan NEK.
Dalam Forum Diskusi Aktual MPR pada 17 September 2026, Eddy memaparkan empat pilar RUU, yakni implementasi, ekonomi, kelembagaan, dan keadilan. Pada aspek implementasi, RUU diarahkan memuat target net zero emission 2060, penyusunan anggaran karbon (carbon budget), serta mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV). Pendanaan iklim direncanakan bersumber dari APBN, APBD, swasta, dan dana internasional. Eddy berharap pembahasan RUU dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Pada forum yang sama, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa keuntungan ekonomi dari aksi iklim tidak boleh hanya berpusat pada korporasi, sebagaimana tercantum dalam siaran pers KLH/BPLH.
Kelompok rentan dan partisipasi publik
Khalisa Khalid menyampaikan bahwa krisis iklim memperlebar ketimpangan sosial yang sudah ada. Berdasarkan konsultasi rakyat yang dilakukan ARUKI di berbagai daerah, kata dia, kelompok rentan merasakan dampak krisis ekologis lebih awal dan lebih berat, padahal penyumbang emisi terbesar berasal dari sektor industri ekstraktif.
“Keadilan iklim harus menjadi pilar utama. Jangan sampai transisi energi atau proyek-proyek iklim justru membebani masyarakat kecil dan mengabaikan partisipasi bermakna (meaningful participation) dari publik,” ujar Khalisa.
Arif Adiputro dari IPC menekankan pelibatan publik secara aktif sepanjang proses legislasi. Tujuannya, kata dia, agar undang-undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat dan generasi mendatang.
Dari sisi akademisi, Deni Angela menilai kolaborasi antara parlemen, lembaga riset, dan perguruan tinggi diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tahan terhadap tarikan kepentingan jangka pendek.
Tuntutan masyarakat sipil terhadap RUU Perubahan Iklim
Tuntutan masyarakat sipil soal substansi RUU bukan hal baru. Pada Januari 2026, ketika rancangan ini masih disebut RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Koordinator Kampanye WALHI Uli Arta Siagian menilai draf saat itu seolah memperlakukan dampak perubahan iklim sebagai sesuatu yang belum terjadi. Menurut dia, pengendalian iklim dalam draf tersebut direduksi menjadi urusan target kontribusi nasional (NDC) dan NEK, tanpa penekanan pada tanggung jawab negara dan pertanggungjawaban korporasi, seperti dikutip Hukumonline.
Sejauh mana catatan itu telah diakomodasi dalam draf RUU PPIB menjadi salah satu hal yang perlu dicermati selama pembahasan.
Melalui kuliah umum ini, UPNVJ dan koalisi masyarakat sipil berharap pembahasan RUU PPIB di DPR dikawal secara transparan dan inklusif. Bagi warga pesisir utara Jawa yang tanahnya terus turun, atau petani yang menghadapi gagal panen, isi undang-undang ini akan menentukan siapa yang menanggung biaya krisis dan siapa yang dilindungi.
Baca juga: Bumi Kita Kepanasan, Apa Kabar Komitmen Indonesia di Forum Global? · Anak-Anak di Garis Depan Krisis Iklim · Rapat Tertutup dan Rendahnya Komitmen Komisi VII DPR RI Terhadap Transisi Energi
