DEN HAAG, KALAWACA.COM — Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memutuskan Myanmar melakukan genosida Rohingya di negara bagian Rakhine utara pada 2017. Putusan dibacakan pada Kamis (19/11/2026) dalam perkara yang diajukan Gambia.
Ini pertama kalinya Mahkamah Internasional menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas genosida. Putusan ini menyangkut lebih dari 730.000 warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh setelah operasi militer 2017, dan menjadi ujian bagi penegakan hukum internasional, termasuk di kawasan ASEAN.
Isi putusan
Ketua Mahkamah Internasional, Hakim Yuji Iwasawa, menyatakan majelis memutus dengan suara 9 berbanding 6. Mahkamah menilai tindakan Myanmar terhadap Rohingya memiliki niat untuk memusnahkan sebagian besar kelompok minoritas Muslim tersebut, sehingga memenuhi unsur hukum genosida.
“Mahkamah mendapati bahwa pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya,” kata Iwasawa, seperti dikutip CNA.
Kewajiban Myanmar
- Memastikan warga Rohingya dapat kembali ke rumah mereka dengan aman dan memungkinkan keluarga yang terpisah berkumpul kembali.
- Menyelidiki orang-orang yang diduga terlibat genosida dan menghukum mereka yang terbukti bersalah.
- Membayar kompensasi atas kerugian yang belum dipulihkan melalui restitusi.
Perjalanan perkara
Gambia mengajukan gugatan pada 11 November 2019 atas nama 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Gugatan itu menuduh Myanmar melanggar kewajiban mencegah dan menghukum genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Pada Juli 2022, Mahkamah menyatakan berwenang mengadili perkara ini.
Myanmar selama ini membantah tuduhan genosida dan menyatakan pasukannya bertindak sah dalam menanggapi serangan kelompok bersenjata. Pada Januari 2026, pemerintah Myanmar menyebut gugatan tersebut “cacat dan tidak berdasar”. Hingga berita ini ditulis, Kalawaca belum menemukan tanggapan resmi Myanmar atas putusan ini.
Respons dunia
Kantor Presiden Gambia Adama Barrow menyebut putusan ini sebagai hari bersejarah bagi keadilan internasional. OKI mendesak Myanmar mematuhi putusan sepenuhnya dan tanpa penundaan. Pemerintah Bangladesh, yang menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya, menyambut putusan tersebut.
Amnesty International meminta Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo senjata global dan merujuk seluruh situasi Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Apa artinya bagi kawasan
Mahkamah Internasional tidak memiliki alat untuk memaksakan putusannya. Pelaksanaan putusan bergantung pada tekanan politik dan diplomatik negara lain. ASEAN, yang beranggotakan Myanmar, sejak kudeta 2021 mengecualikan pemimpin junta Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi dan berpegang pada Konsensus Lima Poin.
Kalawaca belum menemukan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI tentang putusan ini. Tanggapan pemerintah Indonesia akan dimuat bila tersedia.




