JAKARTA, KALAWACA.COM — Anggaran tunjangan guru secara nasional pada 2026 mencapai sekitar Rp90 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga mencatat lebih dari 2,8 juta guru, atau sekitar 93 persen, telah tersertifikasi.
Data itu dipaparkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) di Jakarta pada Rabu (18/11/2026), sepekan sebelum puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2026 pada 26 November. Bagi guru, angka ini menyangkut hal yang paling dekat dengan keseharian mereka: penghasilan, status kerja, dan kesempatan meningkatkan kompetensi.
Rincian tunjangan guru
Menurut siaran pers Kemendikdasmen Nomor 973/sipers/A6/XI/2026, tunjangan untuk guru non-ASN, yang terdiri atas tunjangan profesi dan tunjangan khusus, mencapai Rp20,21 triliun dan tersalur kepada 916.075 guru. Sementara itu, tunjangan untuk guru ASN, termasuk dana tambahan penghasilan, mencapai Rp70,64 triliun untuk lebih dari 1,7 juta guru.
“Dengan demikian, total anggaran untuk mendukung pemberian tunjangan guru secara nasional mencapai sekitar Rp90 triliun,” kata Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail.
Sertifikasi dan kualifikasi
“Sehingga jumlah guru yang sudah tersertifikasi hingga saat ini mencapai lebih dari 2,8 juta guru atau sekitar 93 persen,” ujar Dirjen GTK Nunuk Suryani. Artinya, sekitar 7 persen guru masih belum memegang sertifikat pendidik, yang menjadi syarat penerimaan tunjangan profesi.
Kemendikdasmen juga memfasilitasi 61.777 guru untuk menempuh kualifikasi S-1 atau D-4 melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), bekerja sama dengan 127 lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Di bidang pelatihan, sebanyak 188.003 guru mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial, sedangkan 116.700 guru mengikuti pelatihan pendidikan inklusif tingkat dasar.
Nasib guru non-ASN hingga 2027
Bagian yang paling ditunggu banyak guru honorer adalah soal status kerja. Kemendikdasmen menyatakan penugasan 173.323 guru non-ASN yang masih mengajar di sekolah negeri diperpanjang hingga 2027. Syaratnya: terdata di Dapodik sebelum 31 Desember 2024, aktif mengajar, perjanjian kerja semula berakhir Desember 2026, dan bertugas di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Guru dalam kelompok ini tetap dapat menerima tunjangan profesi bila bersertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja. Guru yang belum bersertifikat mendapat insentif, ditambah penghasilan dari pemerintah daerah.
Sebagai konteks, pada pertengahan 2026 Kemendikdasmen pernah menyebut masih ada sekitar 237 ribu guru non-ASN yang tercatat di Dapodik tetapi belum terakomodasi dalam penataan. Kementerian lalu menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 agar mereka tetap bisa mengajar. Kedua angka itu diukur pada waktu dan dengan kriteria berbeda, sehingga tidak bisa langsung dibandingkan.
Baca juga: Kemendikdasmen Targetkan Kekurangan 464.856 Guru Terpenuhi
Puncak Hari Guru Nasional
HGN 2026 mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Pada puncak peringatan 26 November, Kemendikdasmen menjadwalkan pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan oleh Presiden Prabowo Subianto, serta peluncuran Studio Guru. “Kami juga akan menghubungkan para guru terbaik dengan seluruh murid di Indonesia melalui Studio Guru,” kata Nunuk.
Yang belum terjawab
Data yang dipaparkan berasal dari kementerian. Kalawaca belum memperoleh pandangan organisasi guru tentang ketepatan waktu pencairan tunjangan di daerah dan kepastian status guru non-ASN setelah 2027. Ruang tanggapan terbuka bagi organisasi profesi guru maupun pemerintah daerah.



