JAKARTA, KALAWACA.COM — DPR mendorong revisi UU Perlindungan Anak bersama aturan sistem peradilan pidana anak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dorongan itu dalam peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), menyusul maraknya kasus perundungan terhadap anak.
Revisi ini akan menentukan bagaimana negara mencegah perundungan, menangani korban, dan memperlakukan pelaku yang juga masih anak-anak. Karena itu, aturan ini menyangkut langsung sekolah, orang tua, dan anak.
Perundungan di sekolah hingga ruang siber
“Karena kalau melihat perkembangan dan banyaknya korban perundungan anak, baik di sekolah, di ruang terbuka, maupun di ruang siber ini sudah sangat memprihatinkan,” kata Dasco.
Menurut Dasco, keberhasilan menangani perundungan di sekolah tidak cukup diukur dari kehadiran siswa di kelas. Yang juga perlu dilihat adalah apakah korban berani kembali ke sekolah setelah mengalami kekerasan. Ia juga mengingatkan media agar tidak mengungkap identitas anak korban.
Siapa yang diajak memberi masukan
Dasco meminta sekolah, organisasi siswa intra sekolah (OSIS), keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak ikut menyampaikan masukan kepada Badan Legislasi DPR. “Pertama-tama tentunya dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada jadwal pembahasan maupun naskah rancangan revisi yang diumumkan kepada publik.
Gambaran kekerasan terhadap anak
Sebagai gambaran, laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) di laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 26.507 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per 19 November 2026. Data ini mencakup semua bentuk kekerasan, tidak hanya perundungan.
Pertanyaan yang perlu dijawab dalam revisi
Dasco menilai perlu ada efek jera bagi pelaku perundungan. Di sisi lain, UU Sistem Peradilan Pidana Anak selama ini menekankan keadilan restoratif dan diversi bagi pelaku yang masih anak. Bagaimana kedua prinsip itu diseimbangkan akan menjadi salah satu pertanyaan penting dalam pembahasan. Ini adalah catatan analisis Kalawaca. Kalawaca membuka ruang tanggapan bagi KPAI, Kemen PPPA, dan organisasi perlindungan anak.
Layanan pengaduan
Anak atau orang tua yang mengalami atau mengetahui kekerasan dan perundungan dapat menghubungi layanan SAPA 129 Kemen PPPA melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.




