Kasus Perundungan Anak Marak, DPR Dorong Revisi UU Perlindungan Anak

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak di tengah maraknya perundungan. Sekolah, OSIS, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak diajak memberi masukan.

Avatar Redaksi

3 menit baca

Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta

JAKARTA, KALAWACA.COM — DPR mendorong revisi UU Perlindungan Anak bersama aturan sistem peradilan pidana anak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dorongan itu dalam peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), menyusul maraknya kasus perundungan terhadap anak.

Revisi ini akan menentukan bagaimana negara mencegah perundungan, menangani korban, dan memperlakukan pelaku yang juga masih anak-anak. Karena itu, aturan ini menyangkut langsung sekolah, orang tua, dan anak.

Perundungan di sekolah hingga ruang siber

“Karena kalau melihat perkembangan dan banyaknya korban perundungan anak, baik di sekolah, di ruang terbuka, maupun di ruang siber ini sudah sangat memprihatinkan,” kata Dasco.

Menurut Dasco, keberhasilan menangani perundungan di sekolah tidak cukup diukur dari kehadiran siswa di kelas. Yang juga perlu dilihat adalah apakah korban berani kembali ke sekolah setelah mengalami kekerasan. Ia juga mengingatkan media agar tidak mengungkap identitas anak korban.

Siapa yang diajak memberi masukan

Dasco meminta sekolah, organisasi siswa intra sekolah (OSIS), keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak ikut menyampaikan masukan kepada Badan Legislasi DPR. “Pertama-tama tentunya dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik,” ujarnya.

Hingga kini, belum ada jadwal pembahasan maupun naskah rancangan revisi yang diumumkan kepada publik.

Gambaran kekerasan terhadap anak

Sebagai gambaran, laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) di laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 26.507 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per 19 November 2026. Data ini mencakup semua bentuk kekerasan, tidak hanya perundungan.

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam revisi

Dasco menilai perlu ada efek jera bagi pelaku perundungan. Di sisi lain, UU Sistem Peradilan Pidana Anak selama ini menekankan keadilan restoratif dan diversi bagi pelaku yang masih anak. Bagaimana kedua prinsip itu diseimbangkan akan menjadi salah satu pertanyaan penting dalam pembahasan. Ini adalah catatan analisis Kalawaca. Kalawaca membuka ruang tanggapan bagi KPAI, Kemen PPPA, dan organisasi perlindungan anak.

Layanan pengaduan

Anak atau orang tua yang mengalami atau mengetahui kekerasan dan perundungan dapat menghubungi layanan SAPA 129 Kemen PPPA melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.

Dokumen Resmi

Referensi

  1. “Dasco Ajak Sekolah hingga Keluarga Korban Terlibat dalam Revisi UU Perlindungan Anak”, Kompas.com, 20 November 2026.
  2. “Darurat Bullying, Dasco Dorong Revisi UU Perlindungan Anak Segera Diproses”, kumparan, 20 November 2026.
  3. “Marak Kasus Bullying, Dasco Dorong RUU Perlindungan Anak-Peradilan Anak”, IDN Times, 20 November 2026.
  4. “Dasco Minta Partisipasi Publik Bahas UU Perlindungan Anak”, Jurnas, 20 November 2026.

Foto utama: Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta. Foto oleh Davidelit, Wikimedia Commons, domain publik.

Menemukan kekeliruan? Ajukan koreksi atau hak jawab.